Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun pada tahun ini.
Alokasi anggaran tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada periode tahun lalu yang sebesar Rp460,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan Rp236 triliun untuk perlindungan sosial, serta bantuan kepada petani dan UMKM, hingga 12 Desember 2023.
“Lebih dari 57% [dari realisasi] belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat,” katanya, dikutip Senin (18/12/2023).
Untuk diketahui, pada akhir 2023 ini pemerintah melakukan penebalan bantuan sosial, berupa tambahan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai.
Penebalan bansos ini bertujuan untuk menjaga daya beli, mendukun stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi, dalam rangka merespon gejolak ekonomi global dan dampak dari El Nino.
Baca Juga
Jika dirincikan, tambahan bantuan pangan, yaitu beras, diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp2,67 triliun.
Selain itu, bantuan langsung tunai diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200.000 per bulan selama periode November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan, hingga 12 Desember 2023, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan tahap II, yaitu beras, daging ayam, dan telur, kepada 21,3 juta KPM senilai Rp11,2 triliun.
Sebelumnya, untuk penyaluran bansos pangan tahap I, periode Maret hingga Mei 2023, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp8,2 triliun.
Di luar bantuan pangan, pemerintah juga telah merealisasikan belanja perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta KPM, Kartu Sembako senilai Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Selain itu, pemerintah bantuan Rp42,4 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk sebanyak 96,7 peserta, juga bantuan ternak dan bantuan alat & mesin pertanian masing-masingnya Rp235,5 miliar dan Rp681,2 miliar, termasuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp1,5 triliun.
Pemerintah pun telah merealisasikan subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp99,6 triliun.
Pada bidang pendidikan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah memberikan bantuan berupa Program Indonesia Pintar senilai Rp11,1 triliun kepada 20,3 juta siswa, Program Kartu Indonesia Pintar kuliah Rp12,7 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,6 triliun, bantuan operasional PTN Rp5,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun.
Pada 2024, pemerintah telah menetapkan alokasi belanja perlindungan sosial, yaitu sebesar Rp496,8 triliun.
Beberapa program yang akan di lanjutkan di antaranya PKH untuk 10 juta KPM, bantuan sembako untuk 18,8 juta KPM, juga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa Badan Anggaran DPR RI mendukung kebijakan pemerintah untuk menambah bansos, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melakukan perubahan terhadap rincian anggaran pada APBN 2023 melalui Perpres No. 75/2023 pada 10 November 2023, yang sebelumnya diatur dalam Perpres No. 130/2022.
Said mengatakan, pergeseran alokasi anggaran perlinsos dan bansos inilah yang menjadi dasar penebalan program bansos dan perlinsos yang dilaksanakan pada akhir 2023.
“Memang dari sisi objektifnya, ada kecenderungan kenaikan harga beras beberapa bulan ini akibat musim kering yang panjang hingga kuartal III/2023 ini.Hal ini berpotensi mengurangi produksi beras nasional. Dan kita saksikan ada kenaikan terhadap harga beras yang sensitif sekali terhadap daya beli rumah tangga miskin,” jelasnya.
Menurut Said, agar berbagai bansos tersebut tepat sasaran, masyarakat harus ikut mengontrol pelaksanaannya di lapangan sehingga tidak salah sasaran atau terjadi pengurangan atas hak tersebut.
