Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat telah merealisasikan belanja yang dinikmati langsung masyarakat hingga November 2023 sebesar Rp1.060,0 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat menyampaikan bahwa belanja tersebut diantaranya berupa belanja perlindungan sosial seperti bansos, PKH, hingga BLT Elnino. Dana ini juga mencakup bantuan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Dari angka Rp1.840,4 triliun total belanja pemerintah pusat, yang dinikmati masyarakat Rp1.060,0 triliun, artinya lebih dari 57% belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat,” katanya, dikutip Minggu (17/12/2023).
Sri Mulyani merincikan, untuk bantuan sosial, pemerintah telah merealisasikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun untuk periode Maret hingga Mei 2023.
Selain itu tu, pemerintah merealisasikan Rp42,4 triliun untuk bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk sebanyak 96,7 juta peserta, juga bantuan ternak dan bantuan alat & mesin pertanian masing-masingnya Rp235,5 miliar dan Rp681,2 miliar, termasuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp1,5 triliun.
Pemerintah pun membayar subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp99,6 triliun dan melakukan penebalan bansos pada bantuan pangan tahap II sebesar Rp11,2 triliun untuk periode September hingga Desember 2023.
Baca Juga
“Jadi ini total dari keseluruhan perlinsos baik yang langsung dalam bentuk cash maupun dalam bentuk sembako, daging ayam, bantuan ternak, bantuan alat pertanian dan, untuk membantu akses pelayanan bagi mereka yang tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan,” jelasnya.
Pada bidang pendidikan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah memberikan bantuan berupa Program Indonesia Pintar senilai Rp11,1 triliun kepada 20,3 juta siswa, Program KIP kuliah Rp12,7 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,6 triliun, bantuan operasional PTN Rp5,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun.
Lebih lanjut, di bidang infrastruktur, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran, misalnya pada proyek Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Bendungan Lolak di Sulawesi Utara, Tol Tebing Tinggi-Indrapura, juga Bendungan Sepaku Semoi, serta beberapa proyek infrastruktur lainnya.
