Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan investasi sebesar Rp73,89 triliun telah dicairkan hingga 12 Desember 2023.
Pembiayaan investasi ini disalurkan guna mendukung kesinambungan pelaksanaan program-program pemerintah yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam UU APBN, direncanakan Rp176,3 triliun pembiayaan investasi. Sampai dengan 12 Desember, terealisasi Rp73,89 triliun atau 41,9%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip Minggu (17/12/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, pencairan pembiayaan investasi untuk klaster infrastruktur telah mencapai Rp44,90 triliun hingga 12 Desember 2023, utamanya untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Tercatat, total alokasi dana untuk LMAN mencapai Rp159,88 triliun sejak 2016 hingga 2023. Untuk 2023, total alokasi dana untuk LMAN adalah sebesar Rp25,4 triliun, yang telah dicairkan seluruhnya.
Adapun hingga Desember 2023, Sri Mulyani mengatakan bahwa LMAN telah melakukan pendanaan pengadaan lahan untuk 116 Proyek Strategis Nasional senilai Rp122,19 triliun, mulai dari jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga
Sementara FLPP, imbuhnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program ini sebesar Rp108,5 triliun sejak 2010, yang disalurkan melalui dana bergulir maupun PMN.
“FLPP ini terutama untuk memberikan bantuan masyarakat berpendapatan rendah, untuk memiliki rumah. Ini total dananya Rp108,5 triliun, dalam bentuk dana bergulir sehingga masyarakat berpendapatan rendah mampu membeli rumah dengan harga subsidi, dengan suku bunga subsidi, mereka mencicil dan uangnya bergulir untuk membantu masyarakat yang lain,” jelas Sri Mulyani.
Pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp19,4 triliun untuk pembiayaan investasi untuk FLPP dan telah dicairkan seluruhnya.
Lebih lanjut, untuk klaster pendidikan, pemerintah telah mencairkan pembiayaan investasi sebesar Rp20 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun ini hingga 12 Desember 2023.
Selain itu, untuk klaster kerja sama internasional telah dicairkan sebesar Rp3,5 triliun dan klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp4,3 triliun, juga untuk klaster pangan dan lingkungan hidup sebesar Rp900 miliar, serta untuk kewajiban pinjaman Rp330 miliar.
