Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberi catatan terkait komitmen bantuan pembiayaan energi terbarukan dari hasil perundingan iklim Conference of the Parties alias COP ke-28 di Dubai.
Adapun, COP28 yang berlangsung 30 November-12 Desember 2023 di Dunai telah menghasilkan komitmen pembiayaan dengan nilai total US$83,76 miliar atau setara Rp1,3 kuadriliun.
Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani mengatakan pembiayaan tersebut dapat membawa dampak besar dalam akselerasi penanganan perubahan iklim.
"Tentunya ini bisa menjadi peluang bagi sektor usaha melalui peningkatan investasi hijau," kata Shinta dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (16/12/2023).
Bantuan pendanaan yang digelontorkan tersebut terbagi menjadi 3 sektor yaitu pembiayaan energi terbarukan sebesar US$5 miliar, sektor pangan US$3,1 miliar, dan US$2,7 miliar untuk sektor kesehatan, dan sisanya untuk sektor lain.
Namun, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar investasi dalam energi terbarukan mengalir ke negara-negara maju, sekitar tiga perempat dari semua pembiayaan investasi internasional dalam energi terbarukan pada tahun 2022 mengalir ke Eropa.
Baca Juga
Sementara itu, negara-negara berkembang hanya menciptakan peningkatan proyek energi terbarukan sebesar 1% setiap tahun sejak 2015.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2023 mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang memerlukan setidaknya US$6 triliun investasi energi terbarukan pada tahun 2030 untuk memenuhi kurang dari separuh NDC.
Dalam hal ini, Shinta menuturkan bahwa Indonesia juga telah berupaya untuk meningkatkan dukungan untuk mengurangi emisi karbon dalam Kerangka Kerja NDC pada 2022.
"Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan Second NDC untuk target penurunan emisi yang lebih ambisius yang rencananya akan disampaikan 2025," tuturnya.
Untuk itu, menurut dia, momentum ini akan memunculkan peluang penambahan kapasitas energi terbarukan dalam rangka menurunkan emisi serta peningkatan investasi yang mendukung transisi energi.
Senada, Ketua Kadin Net Zero Hub, Dharsono Hartono mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai transisi energi hijau memang besar.
“Tugas kita sekarang adalah melakukan follow-up dengan adanya komitmen dana yang akan digelontorkan untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang," terangnya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menambahkan kesiapan Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission 2060, terutama lewat pendanaan iklim yang tidak membebani kepentingan negara berkembang.
"Salah satu kunci dari keberhasilan target emisi Indonesia adalah tersedianya pendanaan iklim yang berpijak di atas azas keadilan, serta mendukung keperluan Indonesia untuk terus tumbuh tangguh," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, COP 28 merupakan konferensi tingkat tinggi yang menghasilkan perjanjian-perjanjian dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Terdapat 4 pilar agenda Aksi Presidensi dalam COP 28, yaitu mempercepat transisi energi, memperbaiki pendanaan iklim, berfokus pada manusia, kehidupan, dan mata pencaharian, serta mendukung seluruh kegiatan dengan inklusivitas sepenuhnya.
