Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% diyakini bisa tercapai. Namun, angka pertumbuhan ekonomi ini tergantung dari kemampuan pemimpin negara yang menahkodai untuk memajukan ekonomi Tanah Air.
Mantan Ketua Umum APINDO 2014–2023 Hariyadi Sukamdani mengatakan ajang pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa menjadi perubahan strategis dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan keluar dari middle income trap alias dari pendapatan kelas menengah bawah menjadi menengah atas.
Menurut Hariyadi, pemilu merupakan salah satu solusi terbaik untuk menempatkan orang-orang terbaik dengan rekam jejak yang baik sebagai penyelenggara negara. Namun, Pemilu harus berjalan transparan, jujur, tertib aturan, dan tidak terjadi kecurangan serta money politic.
“Kalau kita bisa dapat orang-orang yang tepat untuk menjadi penyelenggara negara, maka itu larinya [ekonomi] akan cepat. Tapi kalau kita ngga dapat, maka terhambat,” kata Hariyadi dalam CEO Talks Indonesia Economic Outlook 2024: Tantangan dan Peluang di Tahun Politik, Jumat (15/12/2023).
Ketua Umum PHRI dan GIPI itu mengatakan bahwa sejumlah permasalahan sosial dapat terselesaikan jika Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 7%.
“[Pertumbuhan] 7% minimal, pertanyaannya bisa atau nggak? Bisa. Pertama, memilih orang yang terbaik, dan di pemilihan ini juga akan menjadi ajang adu gagasan, para kontestan akan menawarkan [gagasan], sehingga kalau gagasan itu bagus maka akan bagus,” ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, Hariyadi yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Iluni MMUI 2023-2026 itu menambahkan, Pemilu harus menjadi sarana mempersatukan semangat memajukan bangsa antara penyelenggara negara dengan masyarakat.
Berdasarkan catatan Bisnis, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) dalam kontestasi Pemilu 2024 telah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi yang optimistis di atas 5%, bahkan mencapai 7%. Angka tersebut sebagaimana upaya pemerintah untuk menjadi Indonesia Maju 2045 dengan syarat tersebut.
Pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran secara tersirat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mampu menuju 7%.
“Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila,” tertulis dalam dalam Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran.
Pasangan lainnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, juga memberikan janji pertumbuhan ekonomi tanpa rentang angka, yaitu tepat di 7%. “Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7%,” demikian dokumen Visi Misi Ganjar-Mahfud MD.
Sementara itu, pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin yang menjadi pendaftar pertama di KPU justru mematok pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.
"Mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,5%-6,5% per tahun [2025-2029],” tulisnya.
Perlu diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di angka 5% sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014—2022.
Pada 2014, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01% dan sempat terkontraksi 2,07% pada masa Covid-19 di tahun 2020. Namun, ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,31% pada 2022.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan sebelum Jokowi, tepatnya pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menyentuh 6,9% pada 2007.
