Bisnis.com, JAKARTA - Disadari, walau pengembangannya telah dilakukan sejak dari tahun 90-an, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional belum secepat yang diharapkan. Indonesia sebagai negara terbesar penduduk muslimnya, yakni sekitar 89%, tidak lantas menjadikannya sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Sebenarnya, preferensi masyarakat kita saat ini bisa menjadi modal dasar akselerasi ekonomi syariah. Berdasarkan riset, terdapat 46% masyarakat yang memiliki preferensi syariah dilatarbelakangi faktor spiritual dan fungsional, serta 20% yang memilih syariah hanya karena faktor fungsional atau benefit.
Oleh karenanya, pemangku kebijakan termasuk didalamnya Bank Indonesia (BI) serta lintas kementerian/lembaga terkait melakukan pendekatan baru dinamakan money follow the trade. Istilah ini merujuk pada paradigma di mana upaya percepatan ekonomi keuangan syariah di Indonesia erat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha halal (baik barang dan jasa) atau dikenal sebagai halal value chain (HVC).
Pertumbuhan ekonomi syariah global dalam wadah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang berisikan 57 negara di mana beberapa anggotanya bukan mayoritas muslim, diprediksi sebesar 3,6% pada 2023 (sedikit lebih baik dibanding ekonomi global yang sekitar 3%) dan diprediksi akan membaik sebesar 4,2% pada 2024. Namun, angka ini sejatinya terkontraksi dibanding 2022 sebesar 5,5%. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi turut memberikan andil atas kontraksi pertumbuhan ekonomi syariah global.
Proteksi pangan dan energi di sejumlah negara OKI, serta peningkatan konsumsi yang tidak diikuti dengan kemandirian ekonomi berdampak pada tingginya ketergantungan impor, turut menahan laju pertumbuhan ekonomi syariah global, walaupun saat ini telah terdapat perbaikan. Dampaknya, negara-negara OKI mengalami kenaikan inflasi akibat disrupsi rantai pasok pangan, komoditas, serta energi tersebut.
Dus, peningkatan inflasi direspons dengan kebijakan moneter ketat oleh mayoritas bank sentral OKI, di mana pada akhirnya memberikan dampak pengetatan likuiditas syariah global.
Baca Juga
Dari dalam negeri atau domestik, seiring pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi syariah dalam bentuk sektor HVC terus berlanjut dengan pariwisata ramah muslim dan sektor pangan halal (pertanian dan makanan) menjadi pendorongnya.
Ke depan, perkembangan HVC harus menjadi perhatian bersama, mengingat pangsa sektor prioritas HVC menopang 25% lebih dari ekonomi nasional. Diproyeksikan, sektor HVC akan tetap tumbuh sebesar 4,5%—5,3% selama 2023.
JURUS
Adapun, sederet jurus percepatan industri halal. Pertama, penguatan melalui grand design arah produk halal dalam bentuk Masterplan Produk Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023—2029. MPIHI yang mengusung tagline “Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan” menjadi referensi bersama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia.
Sebagai pedoman, didalamnya berisi bagaimana merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan memantau indikator perkembangan industri halal dengan implementasi 4 strategi utama, yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing, penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur, serta, penguatan halal brand and awareness.
Jurus kedua, digitalisasi. Seperti halnya industri konvensional, industri halal juga harus riding the wave menggunakan digitalisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir membentuk ekosistem digital. Misal untuk industri halal, pentingnya digitalisasi sertifikasi halal melalui Sihalal yang saat ini telah berjalan. Akselerasi sertifikasi halal ini dapat dilakukan melalui otomasi proses verifikasi dan validasi yang dilakukan secara langsung oleh sistem.
BI turut mengenalkan halal traceability menggunakan pendekatan blockchain untuk memastikan ketelusuran kehalalan proses produksi (produk setengah jadi hingga produk jadi) sehingga meningkatkan keyakinan konsumen. Beberapa pilot project yang telah berjalan seperti pengolahan produk unggas yang menerapkan halal traceability.
Dipercaya, inovasi maupun digitalisasi bisa menjadi game changer percepatan ekonomi keuangan syariah, tetapi harus sesuai koridornya yakni memiliki hubungan erat (underlying) pada sektor riil, tidak riba ataupun bersifat spekulasi.
Jurus ketiga, literasi. Keurgensian literasi ekonomi syariah dan industrifikasi halal menjadi salah satu strategi utama MPIHI. Berbeda dengan preferensi masyarakat atas ekonomi syariah yang menghasilkan persentase cukup baik (telah dibahas pada alinea awal), maka sebaliknya, hasil indeks literasi ekonomi syariah dikatakan masih terdapat banyak ruang perbaikan.
Hasil survei yang dilakukan BI tahun lalu menghasilkan indeks sebesar 23,3%, meningkat 7% dari 2019 sebesar 16,3%.
Masih diperlukan banyak daya dan upaya menuju indeks 50%, seperti yang ditargetkan pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024—2029.
