Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sejalan dengan sikap pemerintah RI yang menolak kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR)
Perwakilan divisi Amerop Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Emilia H. Elisa mengatakan pemberlakuan kebijakan EUDR berdampak multidimensi, terutama terhadap petani kecil yang berpeluag terisolasi dalam supply chain.
Terlebih, lanjutnya, kebijakan EUDR merupakan keputusan internal Uni Eropa tanpa melibatkan secara formal negara-negara produsen, termasuk Indonesia.
"Sikap dan posisi pemerintah Indonesia terhadap kebijakan deforestasi Uni Eropa tersebut “Not comply," katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dikutip Senin (11/12/2023).
Dengan sikap tegas pemerintah, Emilia menekankan pentingnya untuk memperkuat kedudukan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Penguatan kebijakan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Adapun, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sependapat dengan sikap pemerintah.
Baca Juga
“Gapki mengikuti posisi pemerintah, kalau pemerintah menolak, Gapki juga menolak” kata Ketua Bidang Perkebunan Gapki, Azis Hidayat dalam kesempatan yang sama.
Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai keputusan tersebut merupakan hal yang lumrah dan menunjukkan sikap tegas pemerintah mengingat beragam gagasan atau proposal EU terhadap sawit Indonesia cenderung merugikan.
Dia menambahkan kebijakan EUDR dalam jangka panjang akan berdampak pada produk sawit yang diproduksi dari negara lain. Sementara dalam jangka pendek, pangsa pasar kelapa sawit Indonesia di Eropa berkurang.
Pemerintah dinilai perlu tetap menyiapkan dan melakukan percepatan perbaikan ISPO.
Direktur Eksekutif Yayasan Ekonomi Inklusif Biru Hijau Indonesia (YEIBHI) Sunny W.H. Reetz menuturkan hilirisasi industri sawit mampu dijadikan sebagai alternatif dalam mengurangi dampak negatif EUDR.
Peran ISPO bagi Indonesia Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah dianggap sesuai dengan standar internasional dan memiliki dampak positif dalam pengelolaan sawit yang berkelanjutan.
Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, Agus Purnomo mengatakan, sertifikasi ISPO setara dengan sertifikasi-sertifikasi keberlanjutan lainnya yang diakui di pasar internasional.
Dia juga menambahkan kalau sudah punya ISPO, sesungguhnya sudah bisa memenuhi EUDR, apalagi ISPO telah selesai direvisi. Kondisi tersebut menggambarkan pentingnya peran ISPO dalam menjamin terciptanya standar keberlanjutan industri sawit di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
