Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menyiapkan ancang-ancang untuk menghadapi Undang-undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
CEO RSPO, Joseph D'Cruz mengatakan, RSPO tengah meluncurkan sistem ketelusuran yang transparan yakni Certification, Trade and Traceability System/CTTS) pada Oktober 2023. CTTS dirancang melalui pembentukan konsorsium tripartit yang terdiri dari ahli teknologi pertanian global untuk mendigitalisasi sistem ketelusuran.
"Ini untuk mengantisipasi kebutuhan yang berkembang pesat di masa depan, untuk memenuhi peraturan global yang semakin ketat, dimulai dari EUDR," ujar Joseph dalam konferensi RSPO 2023, Selasa (21/11/2023).
Menurutnya, RSPO selama ini juga aktif terlibat dengan komisi Eropa dalam berbagi pengetahuan ihwal kriteria dalam EUDR. Dia optimistis dapat mengembangkan sistem sertifikasi keberlanjutan yang lebih mumpuni bagi industri dalam memenuhi permintaan pasar dan regulator saat ini.
Adapun RSPO pada 2023 ini tengah melakukan tinjauan sertifikasi untuk penetapan standar terbaru pada 2024. Tinjauan prinsip dan kriteria standarisasi dilakukan RSPO setiap 5 tahun sekali. Terakhir, Prinsip dan Kriteria RSPO direvisi pada 2018, dan Standar Petani Swadaya RSPO ditetapkan pada 2019.
"Proses revisi teknis sedang dilakukan untuk menghasilkan serangkaian standar baru pada 2024," tuturnya.
Baca Juga
Data RSPO dalam dua dekade mencatat peningkatan signifikan untuk luas lahan sawit yang bersertifikasi secara global. Adapun pada 2023, terdapat 4,9 juta hektare lahan sawit yang tersertifikasi RSPO tersebar di 23 negara.
Dari sisi pasokan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat atau CSPO, RSPO menyebut saat ini volumenya mencapai 15,4 juta ton secara global. Sementara lisensi merek dagang di bawah sertifikasi RSPO tercatat lebih dari 1.600 lisensi di lebih dari 100 negara. Adapun China, Jepang dan Asia Tenggara menjadi wilayah dengan pertumbuhan signifikan dan memiliki peluang pasar yang besar.
