Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara soal dampak dari rencana penambahan stasiun Kereta Cepat WHOOSH di daerah Kopo, Bandung.
Budi Karya telah mengetahui adanya usulan penambahan stasiun tersebut. Kemenhub terbuka untuk menerima usulan-usulan berkaitan dengan operasional Kereta Cepat, termasuk penambahan stasiun.
Meski demikian, dia mengatakan penambahan stasiun Kereta Cepat perlu dikaji secara komprehensif terlebih dahulu.
"Kopo kan studi nya perlu mendalam. Apa yang dibuat oleh konsultan ini sudah paripurna, jadi sudah detail," kata Budi Karya saat ditemui di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Selain kajian mendalam, dia mengatakan rencana penambahan stasiun juga perlu dikomunikasikan oleh operator Kereta Cepat WHOOSH, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pasalnya, keputusan final terkait penambahan atau pengurangan stasiun akan berada di tangan operator.
Budi Karya mengatakan, penambahan stasiun kereta di Kopo akan berdampak negatif, yakni mengurangi efektivitas operasional Kereta Cepat. Pasalnya, daerah Kopo berada di antara dua stasiun Kereta Cepat yang saat ini sudah beroperasi, yakni Stasiun Tegalluar dan Stasiun Padalarang.
Baca Juga
"Itu sudah saya sampaikan, tapi tetap ada saja yang mau. Kalau per stasiun itu kan harus ada jarak minimalnya," kata Budi Karya.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut telah mempertimbangkan rencana pembangunan stasiun Kereta Cepat Whoosh di daerah Kopo, Bandung.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan usulan pengembangan stasiun Kereta Cepat di daerah Kopo sudah menjadi pertimbangan. Dia mengatakan, terdapat lahan seluas sekitar 30 hektare di daerah tersebut yang memungkinkan untuk dibangun stasiun Kereta Cepat.
Namun, Dwiyana menuturkan pembangunan stasiun belum dapat dilakukan saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan serta masalah izin penggunaan lahan di daerah tersebut.
"Ada lahan sekitar 30 hektare di Kopo dan itu memungkinkan untuk dibangun stasiun. Tetapi, kami belum ada dana untuk itu,” ujar Dwiyana.
