Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengusaha Curhat Soal Kebijakan Upah, Ganjar Ogah Tebar Janji Manis

Calon presiden Ganjar Pranowo mengaku tidak mau mengumbar janji soal pengupahan yang kerap menjadi perdebatan setiap tahunnya.
Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan pemaparan dalam Dialog APINDO - Capres 2024 Roadmap Perekonomian Indonesia 2024 - 2029 di Jakarta, Senin (11/12/2023)/Bisnis-Himawan L Nugraha
Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan pemaparan dalam Dialog APINDO - Capres 2024 Roadmap Perekonomian Indonesia 2024 - 2029 di Jakarta, Senin (11/12/2023)/Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengaku tidak mau mengumbar janji soal pengupahan yang kerap menjadi perdebatan setiap tahunnya.

Dalam Dialog Apindo Capres 2024 pada Senin (11/12/2023), Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Eddy Widjanarko sempat mengeluhkan soal kebijakan pengupahan. 

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak memberikan kepastian dan selalu diwarnai aksi demonstrasi oleh para buruh setiap tahunnya.

“Ini selalu menakutkan, terutama industri padat karya,” ujar Eddy.

Merespons hal tersebut, Ganjar menilai permasalahan pengupahan dapat diatasi dengan langsung terjun ke lapangan, seperti yang dilakukannya selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah.

Ketika dia memimpin, kata Ganjar, buruh kerap kali mengeluhkan upah murah. Padahal, penetapan upah minimum tersebut telah disepakati oleh buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“Lalu saya tanya, kawan-kawan buruh problem harianmu apa? Saya temukan ‘saya takut kalau saya sakit’, maka BPJS penting. Yang ngurus negara, perusahaan,” kata Ganjar.

Selain masalah kesehatan, buruh juga mengeluhkan soal sekolah anak. Atas keluhan tersebut, Ganjar kemudian menggratiskan biaya sekolah untuk sekolah negeri, sementara anak dari keluarga dengan kategori miskin yang bersekolah di sekolah swasta diberikan subsidi.

Ganjar juga memberikan subsidi transportasi umum khususnya untuk Trans Jateng sebesar Rp10 miliar. Dengan adanya subsidi tersebut, maka para buruh hanya perlu membayar Rp2.000 saja untuk menuju tempat kerjanya. Menurutnya, subsidi-subsidi tersebut dapat membantu para buruh dalam menekan pengeluarannya.

Untuk itu, dia menilai para pemimpin bisa dengan mudah untuk menyelesaikan persoalan pengupahan jika dapat langsung terjun ke lapangan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper