Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi belanja produk dalam negeri dari pelaku UMKM pada tahun ini mencapai Rp13,24 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, realisasi belanja produk dalam negeri Kemenhub itu telah melampaui 54% dari target yang ditetapkan untuk 2023. Begitupun dengan belanja di sektor UMKM, Budi menyebut nilainya mencapai Rp3,84 triliun atau lebih tinggi 39% dari target yang ditetapkan.
"Realisasi transaksi yang telah kami lakukan tahun ini melalui pengadaan e-katalog mencapai 2,49 triliun rupiah atau 3.173 jumlah transaksi," ujar Budi dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/12/2023).
Transaksi terbesar, lanjutnya, meliputi pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan (buy the service), serta produk bantalan beton.
Dia menjelaskan, pihaknya bakal terus berkomitmen meningkatkan belanja produk dalam negeri di sektor transportasi. Musababnya, menurut Budi sektor UMKM menjadi kekuatan utama pilar pertahanan kesejahteraan masyarakat, apalagi saat pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, Budi optimistis dengan penggunaan produk dalam negeri yang meningkat bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun upaya yang terus dilakukan Kemenhub untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa pemerintahan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diantaranya melalui penggunaan e-katalog.
Baca Juga
Menurutnya, e-katalog dapat menjamin kepastian spesifikasi teknis, lebih efisien, terukur dan meningkatkan akuntabilitas. Upaya lainnya yakni dengan optimalisasi pemanfaatan aset BMN agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggara.
"APBN yang ada, dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih prioritas," tuturnya.
Selain itu, Menhub juga menyoroti proses pengadaan yang lebih dini. Dia menilai, pengadaan barang lebih awal diperlukan agar program terencana bisa selesai tepat waktu. Di sisi lain, pengadaan barang lebih dini bisa mencegah terhentinya layanan transportasi akibat kendala proses pengadaan barang.
Adapun hingga 1 November 2023, Kemenhub mencatat realisasi pengadaan barang mencapai 84,5% dari jumlah yang direncanakan sebanyak 1.515 paket pengadaan dengan nilai pagu sebesar Rp11,95 triliun.
Sebagaimana diketahui, pemerintah kali ini menargetkan 95% pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dialokasikan untuk produk dalam negeri. Program ini juga menjadi bagian dari indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) instansi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
