Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CIPS Sebut Swasembada Pangan Tak Jamin Harga Pangan Terjangkau, Mengapa?

CIPS mengatakan tingginya harga pangan di Indonesia tidak dapat hanya diatasi melalui swasembada pangan.
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis/Rachman
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan tingginya harga pangan di Indonesia tidak dapat hanya diatasi melalui swasembada pangan.

Peneliti Bidang Pertanian CIPS, Azizah Fauzi, menyampaikan, meski Indonesia sempat mengalami swasembada pangan pada 2019 hingga 2021, tapi harga beras domestik jauh lebih tinggi bahkan hingga 89,74% dari harga grosir internasional pada 2021 dan 77% pada 2020. 

“Kita sudah lihat sendiri di tahun-tahun dimana kita swasembada itu tidak menjamin harga beras jadi lebih murah dan terjangkau juga untuk para masyarakat,” kata Azizah dalam diskusi bertajuk Kemandirian vs Ketahanan Pangan, Selasa (5/12/2023).

Berkaca dari hal tersebut, Azizah menyebut ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menekan harga pangan yang melonjak tinggi yaitu dengan memastikan keterjangkauan pangan.

Sayangnya, Azizah menilai kebijakan perdagangan pangan di Indonesia masih restriktif. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti kuota impor yang diatur oleh sistem perizinan impor.

Menurutnya, sistem perizinan impor di Indonesia masih sangat rumit. Rumitnya sistem perizinan, lanjut dia, membuat importir membebankan biaya-biaya tersebut kepada masyarakat. Akibatnya, harga pangan di tingkat masyarakat menjadi sangat mahal.

Menurut studi CIPS,  jika semua hambatan non-tarif dihapus, maka harga beras di Indonesia akan turun sebesar 40,19%, dengan asumsi  impor beras tidak dibatasi.

Sementara, jika kuota untuk impor beras dan daging dihapuskan, tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 2,6 poin persentase. Sebab, menurut studi CIPS, perubahan daging dan beras sangat berdampak pada kesejahteraan.

Oleh karena itu, Azizah berharap pemerintah selanjutnya memiliki pandangan yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan pangan dan gizi.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga sejumlah komoditas masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Harga beras misalnya. Harga beras premium pada Selasa (5/12/2023) pukul 14.17 WIB di tingkat pedagang eceran berada di level Rp14.980 per kilogram. Meski menunjukkan penurunan, harga tersebut masih di atas HET yakni Rp13.900-Rp14.800 per kilogram.

Harga beras medium juga mulai bergerak turun sebesar 0,15% atau menjadi Rp13.180 per kilogram. Kendati begitu, harga tersebut masih di atas HET yakni sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper