Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp203,6 triliun hingga Oktober 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang target awal yang sebesar Rp696,3 triliun.
Dibandingkan dengan realisasi per Oktober 2022 yang mencapai Rp507,3 triliun, realisasi pembiayaan utang pada tahun ini juga jauh lebih rendah, atau mengalami penurunan sebesar 59,9%.
“Sampai dengan akhir Oktober, kita hanya realisasi pembiayaan utang yang sebesar Rp203,6 triliun, ini jauh lebih kecil dari tahun lalu, di mana sampai Oktober kita melakukan pembiayaan utangnya Rp507,3 triliun. Makanya kalau kita lihat, pembiayaan utang itu negative growth-nya sangat dalam 59,9%, turun cukup drastis,” katanya, dikutip Minggu (26/11/2023).
Jika dirincikan, Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi penerbitan SBN hingga Oktober 2023 baru mencapai Rp185,4 triliun, dari target APBN sebesar Rp712,9 triliun.
Realisasi ini juga lebih rendah atau turun 62,9% secara tahunan jika dibandingkan dengan realisasi per Oktober 2022 yang sebesar Rp500,3 triliun.
Baca Juga
Sementara dari sisi pinjaman luar negeri, tercatat realisasi hingga Oktober 2023 adalah sebesar Rp18,2 triliun, naik 159,7% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp7,0 triliun.
“Di dalam APBN [pinjaman luar negeri] memang diperkirakan turun, tapi realisasinya mencapai Rp19,2 triliun, atau dalam hal ini naik dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp7 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Dia mengatakan, pengelolaan utang pemerintah hingga Oktober 2023 masih terus terjaga dengan baik dan dilakukan secara berhati-hati, terutama dalam mengantisipasi fenomena higher for longer, di mana suku bunga acuan global diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
“Kita juga tahu higher for longer harus kita sikapi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati, issuance harus ditentukan secara situasi sehingga kita tidak terekspos dengan suku bunga yang melonjak sangat tinggi dan bahkan disertai volatilitas nilai tukar,” jelasnya.
