Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh berencana untuk menggelar aksi mogok nasional, usai penetapan UMP 2024 di sejumlah provinsi tak sesuai dengan harapan buruh.
Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri meminta kalangan buruh untuk mengedepankan dialog daripada melakukan mogok nasional.
“Kita dialog saja, kita coba diskusikan. Mungkin ada yang belum paham, [atau] mungkin kami yang menjelaskannya belum jelas,” kata Indah dalam Ngobrol Bareng Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI, di Kantor Kemenaker, dikutip Rabu (22/11/2023).
Dia menilai, aksi mogok nasional justru menimbulkan masalah baru. Pasalnya, aksi tersebut dapat mengurangi pendapatan pekerja, jika aksi dilakukan selama berhari-hari. Padahal, para pekerja perlu pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.
Selain itu, mogok nasional juga dinilai dapat mengganggu kepentingan umum dan keberlangsungan usaha.
“Bukankah keberlangsungan usaha itu kan juga akan menentukan kesejahteraan pekerja? Jadi, selalu yang kami soundingkan ke depan kan, kenapa nggak kita berdialog?” ujarnya.
Baca Juga
Adapun sejauh ini sudah ada sekitar 30 provinsi yang telah menetapkan UMP 2024. Sayangnya, tidak ada yang menaikkan upah sesuai dengan harapan buruh yakni 15%.
Di DKI Jakarta misalnya, UMP 2024 naik sebesar 3,6% menjadi Rp5,06 juta, sedangkan Aceh hanya naik 1,28% menjadi Rp3.46 juta.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya menilai, kenaikan upah Indonesia cukup aneh. Menurutnya, di seluruh dunia, tidak ada kenaikan upah minimum pegawai negeri yang lebih tinggi dari upah pegawai swasta.
“Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP yang diputuskan oleh para Gubernur lebih rendah dari kenaikan upah PNS, TNI/Polri sebesar 8% dan pensiunan 12%,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/11/2023).
Menyikapi keputusan ini, buruh tetap meminta kenaikan UMP sebesar 15%. Dia mengatakan, jika kenaikannya hanya sekitar Rp165.000, maka dapat dipastikan para buruh akan nombok lantaran harga kebutuhan pangan yang tengah melambung tinggi.
“Kemnaker hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia saja naik gajinya nggak pakai alpha. Kok buruh diminta pakai alpha yang nilainya sama dengan 0,1 sampai 0,3,” tegasnya.
Untuk itu, dia memastikan aksi mogok nasional akan menjadi pilihan bagi para buruh untuk memperjuangkan haknya. Mogok nasional ini akan digelar antara 30 November-13 Desember 2023. Aksi ini melibatkan 5 juta buruh di 100.000 lebih perusahaan.
“Aksi mogok nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas. Yakni UU No. 9/1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan UU No. 21/2000 tentang serikat buruh, yang di dalam Pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan,” pungkasnya.
