Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyerukan agar meninggalkan ekonomi kapitalis neo liberal, karena telah gagal mensejahterakan rakyat.
Dalam Sarasehan 100 Ekonom, Prabowo menyampaikan bahwa pada dasarnya ekonomi Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Setiap negara, lanjutnya, memiliki budaya dan kebiayaan yang berbeda.
“Kalau negara Barat suka kapitalisme neo liberal, ya itu mereka. Tapi, budaya kita, pendiri bangsa, budaya kita tidak seperti itu,” ujarnya.
Apabila dipelajari, tuturnya, negara yang memiliki pertumbuhan sangat pesat, justru menganut ekonomi seperti pada Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, Pasal 33 pada ayat 2 jelas menyebutkan bahwa ekonomi yang dikuasai orang banyak dikuasi oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
“Yang boleh dikuasai rakyat itu berapa, tapi negara harus hadir, negara harus aktif, negara harus intervensi, itu adalah ekonomi yang harus kita laksanakan, dan itu saya katakan mari kembali jati diri, sistem tidak bisa meneruskan kapitalis neolib,” terangnya.
Baca Juga
Dia mengklaim, di negara Barat ekonomi neolib tidak laku, dan tidak mensejahterakan rakyat banyak. Ekonomi neolib, sambungnya, hanya dikuasai oleh 1%, bahkan kurang, sehingga tidak dirasakan rakyat banyak.
Oleh sebab itu, Prabowo mengajak Indonesia kembali ke ekonomi Pancasila. “Ini gabungan kapitalisme dan sosialisme, jalan tengah. Indonesia selalu mengambil jalan tengah. Jalan kompromi, tidak zero sum game,” tambahnya.
Jargon Prabowo Antineoliberal
Prabowo terkenal dengan jargon antineoliberal. Dalam beberapa kampanye, pada 2014 dan 2019 acap kali menyebutkan anti ekonomi neoliberal. Bahkan, kemarin Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu menyebut terdapat menteri yang menganut azas neoliberal dalam perjalanan Presiden Joko Widodo.
Dia menilai menteri yang menganut paham tersebut seringkali merayu orang nomor satu di Indonesia itu agar membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan sejumlah golongan. Padahal, Kepala Negara terus berupaya membuat program yang pro terhadap masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat memaparkan materi mengenai 'aplikasi nyata ekonomi Pancasila oleh Presiden Jokowi' di Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2023 dan peresmian Gedung Serbaguna Minhaajurrosyidiin di Grand Ballroom Gedung Serbaguna Minhaajurrosyidiin, Jakarta, pada Selasa (7/11/2023).
"Begitu saya masuk kabinet saya lihat, saya hadir sidang kabinet, Kebijakan-kebijakan [Jokowi] selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau. Namun, ada menteri-menteri yang neolib-neolib itu,” ucapnya.
Ketua Umum partai Gerindra itu pun mengatakan bahwa selama duduk di kabinet Indonesia Maju, Prabowo menilai bahwa Jokowi selalu berfokus untuk menghadirkan program yang menyasar nasib kalangan rakyat kecil.
Sayangnya di tengah upaya tersebut, kata Prabowo, terdapat menteri dengan paham neoliberal yang terus berupaya agar Jokowi turut menghadirkan program yang menyasar kepentingan golongan tertentu.
Kendati demikian, Prabowo mengapresiasi rivalnya di pemilihan presiden (pilpres) 2019 itu lantaran, Jokowi tetap pada pendiriannya yang membela rakyat kecil. “Selalu aku lihat kadang-kadang coba-coba 'Bapak Presiden begini, gini, gini'. Namun, intinya [Jokowi bilang] enggak usah, enggak, harus," katanya.
Prabowo enggan menyebut secara rinci siapa menteri yang dimaksud karena menurutnya hal itu tidak etis. Mengingat jajaran kabinet Indonesia Maju, ujarnya, harus mengikuti visi Kepala Negara secara kompak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
