Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengejar realisasi satu transaksi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara saat gelaran Konferensi Iklim PBB 2023 (COP-28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November 2023-12 Desember 2023.
Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Edo Mahendra mengatakan, satu pembangkit yang akan didorong untuk realisasi pembiayaan pensiun dini PLTU itu adalah PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM).
“PLTU yang dikejar adalah PLTU Cirebon-1 sesuai arahan pemerintah Indonesia kami bekerja sama dengan berbagai pihak,” kata Edo saat dikonfirmasi, Jumat (3/11/2023).
Edo menuturkan, pemerintah ingin ada sesuatu hal yang dapat diumumkan saat konferensi iklim dunia tersebut terkait dengan komitmen Indonesia untuk beralih pada energi yang lebih bersih.
“Kami bekerja sama dengan berbagai kementerian dan institusi lainnya yang terkait seperti Asian Development Bank (ADB) dan industri lainnya untuk memastikan ada sesuatu yang dapat diumumkan di COP 28 nanti,” kata dia.
Lewat rancangan perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) JETP, pemerintah bersama dengan mitra JETP berencana untuk mempercepat masa operasi PLTU Cirebon-1 ke 2037.
Baca Juga
Adapun, pembangkit ini memiliki masa penghentian alamiah sesuai kontrak pada 2045. JETP mengidentifikasi kebutuhan investasi untuk mempercepat masa operasi PLTU itu mencapai US$300 juta setara dengan Rp4,71 triliun (Rp15.715 per dolar AS).
PLTU Cirebon-1 dioperasikan oleh PT Cirebon Electric Power (CEP). Berdiri pada 2007, CEP adalah konsorsium multi-nasional yang diperkuat nama-nama besar dalam industri energi dan infrastruktur Asia, yakni Marubeni Corporation, PT Indika Energy Tbk (INDY), Korean Midland Power (Komipo), dan Samtan Corporation.
Sebelumnya, Senior Communications Specialist Department of Communications ADB Neil Hickey mengatakan, studi kelayakan (feasibility study) pembiayaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat di bawah program ETM masih berlangsung sejak nota kesepahaman (MoU) pendanaan pensiun dini pembangkit listrik berkapasitas 660 megawatt itu diteken saat KTT G20 Bali.
“Butuh waktu sekitar 12 bulan untuk studi kelayakan sampai proyek dinyatakan financial close atau tidak,” katanya kepada Bisnis di sela-sela Pertemuan Tahunan ke-56 ADB di Incheon, Korea Selatan.
Dia menjelaskan, PLTU Cirebon-1 akan menjadi semacam kasus uji (test case) apakah PLTU batu bara lain di Indonesia dapat didanai oleh ADB di bawah skema ETM.
ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi bersih oleh ADB bersama dengan pemerintah, investor swasta, filantropis, dan investor jangka panjang.
Struktur akhir transaksi juga akan menentukan ukuran pembiayaan, tetapi diperkirakan sekitar US$250 juta-US$300 juta atau sekitar Rp3 triliun-Rp4,5 triliun.
Hickey mengatakan, pembiayaan diharapkan berupa blended finance, termasuk modal konsesional dan modal dari ADB's Private Sector Operations.
Dana konsesi mencakup dana yang didukung donor untuk ADB’s ETM Partnership Trust Fund dan sebagian dari alokasi Indonesia yang berasal dari Climate Investment Fund’s Accelerating Coal Transition.
“Struktur transaksi belum final dan sejumlah lembaga keuangan dan filantropi telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam transaksi tersebut," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
