Bisnis.com, JAKARTA – Proses kajian kelayakan (feasibility study) proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya akan segera dimulai setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan China.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Indonesia dan China telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan kajian bersama (joint study) terkait dengan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Dia menuturkan keputusan Indonesia untuk melanjutkan kerja sama dengan China karena pengalamannya yang telah menggarap Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Namun, dia menyebutkan hingga saat ini belum ada kontraktor ataupun konsorsium yang ditunjuk untuk menggarap proyek tersebut. Tiko mengatakan, keputusan terkait kontraktor atau pembentukan konsorsium harus menunggu kajian kelayakan untuk proyek tersebut.
"Kita belum bicara siapa perusahaannya, tapi kita bicara studi bersamanya dengan dengan pemerintah China melalui NDRC [National Development and Reform Commission]," jelas Tiko saat ditemui di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Adapun, Tiko juga belum dapat mengungkapkan skema pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya. Dirinya juga belum dapat memerinci target selesainya studi kelayakan tersebut.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan bahwa rencana pembangunan proyek kereta cepat hingga Surabaya masih terus mengalami kemajuan.
Teranyar, Luhut menyebut China telah menawarkan bunga pinjaman yang jauh lebih murah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.
"Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan China juga jalan, malah bunganya jauh lebih murah daripada bunga yang ditawarkan banyak negara lainnya," ujar Luhut dalam unggahan video di akun media sosial Instagram miliknya @luhut.pandjaitan.
Luhut percaya diri bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal berjalan mulus seiring pengalaman Indonesia menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bersama China.
Dia pun menyebut, persoalan utama yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam proyek angkutan massal itu adalah pembebasan tanah.
"Teknologi kita sudah buktikan dan kita sudah punya pengalaman. Kan masalah kunci pertama ini pembebasan tanah yang tidak jelas-jelas itu. Sekarang dengan kita punya pengalaman, we don't have a problem anymore," ujar Luhut.
