Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sepanjang 2015-2023 realisasi program sejuta rumah telah mencapai 8,88 juta unit rumah.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, khusus untuk tahun ini, sepanjang triwulan III/2023 jumlah capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam program sejuta rumah di Indonesia mencapai angka 896.121 unit.
Jumlah tersebut terdiri atas pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 771.753 unit dan 124.368 unit.
”Capaian Program Sejuta Rumah tahun 2023 hingga bulan September atau triwulan III mencapai 896.121 unit,” ujar Iwan Suprijanto dalam keterangan resminya, Rabu (1/11/2023).
Lebih lanjut, Iwan menambahkan, pemerintah juga terus berusaha mendorong sektor properti dari sisi suplai, yaitu dengan menerapkan rangkaian kebijakan bidang perumahan, serta melakukan program kolaborasi pemenuhan rumah layak huni dengan para stakeholder perumahan, salah satunya melalui program sejuta rumah.
Program Sejuta Rumah merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sejak 29 April 2015. Program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk program percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan baik dalah hal penyediaan maupun pembiayaan.
Baca Juga
Adapun, sejak dilaksanakan pada 2015 hingga 2021, realisasi program sejuta rumah tercatat mencapai angka 6,87 juta unit. Pada 2022, capaian PSR adalah 1,12 juta unit dan capaian tahun 2023 hingga bulan September mencapai 896.121 unit.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Fitrah Nur menambahkan, dari data yang ada jumlah capaian PSR untuk rumah MBR sebanyak 771.753 unit.
Jumlah tersebut terdiri atas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 351.057 unit, kementerian atau lembaga lainnya 19.289 unit, dan pemerintah daerah 37.569 unit. Selain itu, pembangunan rumah juga dilaksanakan oleh pengembang non-FLPP 323.714 unit, CSR perumahan 1.285 unit, dan masyarakat 38.839 unit.
Sementara itu, rumah untuk non-MBR tercatat sebanyak 124.368 unit yang terdiri atas pembangunan rumah oleh pengembang perumahan non MBR sebanyak 46.238 unit dan masyarakat 78.130 unit.
”Kami akan terus berkoordinasi dengan para stakeholder bidang perumahan untuk pendataan realisasi pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah. Selain itu, juga mendorong Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) untuk melakukan input dan validasi data tersebut,” katanya.
