Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berhasil menjadi anggota penuh (full membership) Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).
Indonesia secara aklamasi diterima sebagai anggota FATF ke-40 pada FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis, yang dipimpin oleh Presiden FATF, Mr. T. Raja Kumar, Rabu (25/10/2023).
Resminya keanggotaan ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pengesahan keanggotaan ini merupakan hasil dari proses perjuangan panjang yang telah dilakukan sejak penetapan Indonesia sebagai observer FATF pada 29 Juni 2018.
Ivan menjelaskan bahwa keanggotaan penuh di FATF memiliki arti penting, mengingat FATF adalah forum internasional yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional.
"Keanggotaan Indonesia di FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang kemudian akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri," katanya melalui keterangan resmi, dikutip Senin (30/10/2023).
Baca Juga
Kepercayaan investor kepada pemerintah pun menurutnya akan meningkat karena keyakinan bahwa uang yang mereka investasikan di Indonesia aman dan berisiko rendah terhadap terjadinya pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
Terkait penegakan hukum, Indonesia juga dapat meningkatkan efektifitas kerjasama internasional melalui dukungan kuat jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus TPPU dan TPPT lintas negara/yurisdiksi termasuk pemulihan aset.
“Dengan menjadi anggota penuh FATF, semakin luas kesempatan untuk Indonesia untuk memajukan kepentingan Indonesia dan merebut peluang emas di kancah internasional menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.
Adapun, Ivan menambahkan, setelah meraih keanggotaan penuh, selanjutnya akan dilakukan tahapan Mutual Evaluation (ME) untuk menguji kepatuhan dan efektivitas rezim APUPPT Indonesia.
Pada FATF Plenary Februari 2023, Indonesia diberikan jalur fast-track dalam melaksanakan action plan yang berfokus pada Immediate Outcome (IO) 3 tentang pengawasan kepatuhan, IO 8 tentang perampasan aset, dan IO 11 tentang pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Dalam 2nd Update of Indonesia’s Action Plan Progress Report, Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan, yaitu dari 48 butir Action Plan seluruhnya telah diselesaikan sehingga meningkat dari 77% capaian di 1st Round menjadi 100% di 2nd Round.
