Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda.
Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka.
Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’.
Keberdikarian ekonomi dalam konteks ini dimulai dengan jiwa nasionalisme para pengusaha nasional. CPO harus menjadi tuan di rumah sendiri dan mengoptimalisasi nilai perdagangan CPO untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional.
Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Manfaat lain kehadiran Bursa juga menjawab keluhan dari pelaku usaha yang selama ini mereka keluhkan—harga acuan kadang tidak tepat dan ini berdampak pada pajak yang mereka bayarkan lebih tinggi.
Baca Juga
TANTANGAN
Effort menjadikan Bursa CPO Indonesia menjadi tolak ukur harga CPO global atau setidaknya eksis seperti Malaysia tentu butuh waktu dan bukan perkara mudah. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit.
Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Singkatnya, legalitas-kredibilitas adalah kunci agar Bursa CPO dipercaya oleh pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri.
Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Tentu kebijakan itu harus tetap melindungi kepentingan nasional, jangan sampai menghambat pengusaha-pengusaha lokal.
Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Target Bappebti bahwa kuartal I/2024 sudah akan terbentuk harga acuan sehingga bisa digunakan oleh para pihak seperti kementerian pertanian, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan institusi atau lembaga lain yang berkepentingan tidak sepenuhnya akan membuat Bursa CPO kita akan langsung setel.
Belum lagi satu dari tiga negara tujuan ekspor terbesar CPO Indonesia yaitu Uni Eropa (dua negara lain: China dan India) masih mempersyaratkan sawit dihasilkan bukan dari deforestasi terutama sejak Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa yang berlaku sejak 16 Mei 2023.
Pemerintah harus bisa meyakinkan pasar Uni Eropa dengan policy sawit yang hijau dan betul-betul dijalankan sehingga terbangun kepercayaan.
Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara.
Oleh karena itu, PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di Bursa sebagaimana Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023 harus melakukan pengawasan—monitoring yang kuat.
Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil. Karena bisnis sawit umumnya bisnis jangka panjang, maka kepastian bahan baku menjadi hal utama dan lebih mudah didapatkan melalui kontrak langsung business to business.
Pemerintah harus membuat sistem agar pelaku usaha memilih berdagang di bursa dibanding kontrak business to business. Mana yang lebih menguntungkan berdagang di bursa atau langsung business to business? Biarkan waktu menjawabnya. Namun, jika menunjuk, pihak yang bertanggung jawab langsung adalah ICDX dan kontrol Bappebti dan Kementerian Perdagangan.
