Bisins.com, JAKARTA — Pengembang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) swasta meminta pemerintah untuk mengintensifkan investasi baru pada pembangunan jaringan listrik atau grid menyusul risiko bisnis yang masih terbilang tinggi saat ini.
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa mengatakan minimnya integrasi grid setrum antara sumber listrik dengan pusat beban membuat kebutuhan belanja modal untuk suatu proyek meningkat.
“Investor paham situasi ini, tapi karena jaringan harus dibangun mereka, capital expenditure proyek meningkat,” kata Fabby saat dikonfirmasi, Kamis (26/10/2023).
Di sisi lain, Fabby menambahkan, risiko pengembangan proyek juga terbilang tinggi lantaran isu pembebasan lahan di sejumlah titik sumber sumber daya setrum yang terpencil.
“Karena membangun jaringan butuh pembebasan lahan untuk right of way,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passiki berpendapat minimnya keterhubungan transmisi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada lokasi sumber panas bumi membuat sejumlah jadwal operasi komersial pembangkit mesti ditunda.
Baca Juga
“Dampak yang paling besar biasanya pada keterlambatan COD [commercial operation date],” kata Riza saat dikonfirmasi.
Situasi itu, kata Riza, disebabkan karena keterlambatan dalam proses pengembangan proyek panas bumi di tengah infrastruktur transmisi setrum yang minim.
Belakangan, dia menambahkan, pengembang bekerja sama dengan PLN untuk membangun jalur transmisi yang baru di beberapa kawasan terpencil. Pengembang bakal menerima kompensasi berupa transmission payment charge atau TPC dalam komponen tarif yang dibayarkan oleh PLN apabila grid dibangun oleh perusahaan swasta atau independent power producer (IPP).
“Selama ini nilai TPC yang dikenakan pada tarif yang dibayarkan PLN ke pihak pengembang cukup fair sehingga tidak berdampak negatif terhadap keekonomian proyek,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong keterlibatan perusahaan setrum raksasa asal China, State Grid Corporation of China (SGCC) untuk membantu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terkait dengan pembangunan jaringan listrik atau grid lintas pulau.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, keikutsertaan SGCC diharapkan dapat membantu PLN untuk merealisasikan rencana investasi pada pembangunan grid yang masih belum tersambung dengan baik antara titik sumber listrik dengan potensi konsumen.
“Kami tadi akan dorong supaya ini bisa jalan, bagaimana caranya kita bangun transmisi khususnya listrik supaya bisa sebaik mungkin, kan banyak yang belum nyambung nih,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Adapun, PLN menyebut bahwa jaringan listrik dengan panjang kurang lebih 23,648 kilometer mesti terbangun untuk mendukung investasi baru pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW) sampai 2040 mendatang.
Hitung-hitungan itu berasal dari studi yang dibuat PLN lewat skenario accelerated renewable energy with coal phase down atau ACCEL sepanjang ruas Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara untuk evakuasi ke Jawa, sebagai pusat permintaan listrik.
Kebutuhan investasi grid itu diperkirakan mencapai US$31 miliar setara dengan Rp480,8 triliun (asumsi kurs Rp15.510 per dolar AS). Adapun, PLN berencana menambah porsi EBT 62 GW dalam revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang baru.
