Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan untuk pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan pengesahan revisi beleid itu menjadi krusial di tengah memanasnya Perang Israel-Hamas. Apalagi, beberapa negara bakal memasuki musim dingin yang diproyeksikan ikut mengerek inflasi secara global.
Kendati demikian, Tutuka menuturkan impor minyak mentah dan BBM dalam negeri bakal terdampak signifikan jika perang dan eskalasi lainnya berlangsung panjang.
"Saya mengimbau, Pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," kata Tutuka lewat siaran pers, Kamis (19/10/2023).
Dia menjelaskan, aturan baru yang akan diterbitkan nantinya akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengonsumsi BBM jenis Pertalite. Pemerintah juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai dengan jenis kendaraannya.
Beberapa kali, Kementerian ESDM menyampaikan kekhawatiran ihwal mandeknya pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM bakal membuat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali luber tahun ini.
Baca Juga
Adapun, usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan sejak pertengahan tahun lalu. Namun, hingga saat ini, Kementerian ESDM belum kunjung mendapat persetujuan izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Menurut Tutuka, kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) bakal secara langsung memantik kenaikan harga BBM di masyarakat. Hal itu disebabkan karena Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM dengan persentase yang hampir sama.
"Sampai hari ini dampaknya [perang Israel-Palestina] masih belum signifikan, walaupun kita tahu harga minyak mendekati US$90 per barel. Namun, kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh," kata Tutuka.
Sementara itu, Pertamina tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah. Setiap pembeli diwajibkan memiliki quick response (QR) code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian.
Uji coba tersebut dilakukan di 41 kota dan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Uji coba juga dilakukan di Timika, Papua.
Adapun, harga minyak kembali meningkat karena serangan yang terjadi di rumah sakit di Gaza sehingga meningkatkan ketegangan di Timur Tengah sebelum datangnya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Israel.
Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (18/10/2023), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak November 2023 menguat 2,18% atau 1,89 poin menjadi US$88,55 per barel pada pukul 13.27 WIB. Kemudian, harga minyak Brent kontrak Desember 2023 juga menguat 1,92% atau 1,73 poin ke US$91,63 per barel.
WTI telah naik diatas US$88 per barel, setelah berayun lebih dari US$2 pada Selasa (17/10). Menyusul serangan tersebut, diketahui para pemimpin Mesir, dan Otoritas Palestina membatalkan pertemuan puncak dengan Biden. Hal ini mempersulit upaya Paman Sam mencegah konflik Israel-Hamas menjadi meluas.
Terkait peperangan yang terjadi antara Israel dan Hamas, para pedagang waspada jika Israel melancarkan serangan ke Gaza, yang berpotensi dapat memicu konflik lebih luas yang mungkin melibatkan Iran, yakni pemasok utama minyak mentah, dan negara-negara lainnya. Teheran juga mendukung Hamas.
