Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai potensi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan (Alkes) nasional untuk menjadi hub manufaktur industri dapat hilang jika Indonesia gagal meningkatkan daya saing di industri tersebut.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengatakan untuk mewujudkannya, Indonesia membutuhkan kemitraan yang kuat. Dia pun mengungkap potensi Jepang untuk menanamkan modal di industri farmasi dan alkes nasional.
"Namun, seberapa besar peluang kita untuk menarik perusahaan-perusahaan alkes dan perusahaan farmasi Jepang tersebut ya akan kembali kepada daya saing iklim investasi di sektor alkes dan farmasi di dalam negeri," kata Shinta kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/10/2023).
Di satu sisi, Shinta menjelaskan posisi Jepang yang merupakan negara terbesar ke-6 dalam hal konsumsi impor produk farmasi dan alkes di dunia. Hal ini tak terlepas dari fakta bahwa Jepang memiliki populasi lansia yang besar sehingga dari segi permitaan pasar cukup baik.
Produk farmasi dan alkes yang diimpor oleh Jepang secara umum berasal dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, China, dan lainnya.
Menurut Shinta, hal ini menunjukkan pasar produk farmasi dan alkes Jepang didominasi oleh kebutuhan obat dan alkes paten, bukan oleh produk farmasi dan alkes yang bisa dijual bebas di pasar seperti yang dominan diproduksi dan diekspor oleh Indonesia saat ini.
Baca Juga
"Jadi, profil supply-demandnya sebetulnya tidak matching dan tidak mengherankan juga karena hal ini relasi perdagangan kita dengan Jepang untuk produk farmasi dan alkes juga tidak signifikan," tuturnya.
Di sisi lain, meskipun Jepang bukan top 10 eksportir produk farmasi dan alkes di dunia, Jepang memiliki tingkat Research & Development (R&D) kesehatan yang tinggi.
Jepang juga memiliki banyak perusahaan alkes danfarmasi berskala besar yang memasarkan produknya ke pasar internasional sehingga hal ini dinilai sangat potensial untuk bisa diajak bermitra dan berinvestasi di Indonesia.
"Khususnya untuk menjadi manufacturing hub Jepang dalam hal produk-produk farmasi dan produk-produk alkes berpaten yang dihasilkan oleh perusahaan2 farmasi dan alkes Jepang," tuturnya.
Lebih lanjut, Shinta juga menyoroti berbagai isu terkait masalah iklim investasi di sektor kesehatan nasional, seperti hal nya daya saing yang perlu diangkat dari UU Kesehatan.
Beberapa isu tersebut dinilai akan berat dan perlu perbaikan lebih lanjut agar lebih berdaya saing dan menarik bagi investor Jepang di sektor farmasi dan alkes.
Dia mencontohkan misalnya, akses sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mudah didapat, keleluasaan untuk melakukan clinical trial yang sifatnya cross-border, proteksi terhadap produk paten yang lebih berdaya saing
"Kemudahan untuk mengimpor produk-produk yan dibutuhkan yang belum bisa diproduksi secara bersaing di Indonesia. Jadi harus dievaluasi daya saing iklim usaha dan investasinya secara holistik," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan agar bisa lebih berdaya saing global.
Target tersebut sejalan dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0, RIPIN 2015-2035, Undang-undang Cipta Kerja, serta program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia semakin berkembang pesat. Pada 2021, pasarnya bernilai US$3,5 miliar atau Rp54,7 triliun dan diperkirakan tumbuh menjadi US$6,5 miliar atau setara dengan Rp101 triliun pada tahun 2026.
"Indonesia akan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investor alat kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah produsen peralatan kesehatan yang beroperasi di Indonesia," kata Agus.
