Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menemukan adanya indikasi oknum warga negara (WN) Singapura yang menjadi dalang dari demo atau penolakan pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam.
Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo mengungkapkan terdapat dugaan terhadap WN negara tetangga tersebut dari hasil data intelijen BKPM.
“Beberapa kami mulai identifikasi, oknum warga negara tetangga, dari WN Singapura yang punya lahan di sana,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/10/2023).
Rizal menjelaskan pada dasarnya memang sudah dilakukan penandatanganan MoU dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pembangunan Rempang Eco City sejak 2004. Kenyataannya, kawasan tersebut sepi peminat dan masuk lah pengusaha yang tidak memenuhi syarat, alias ilegal.
Lantas, Badan Pengusahaan (BP) Batam mencabut izin usaha para WN Singapura tersebut yang antara lain membuka lahan untuk kelapa, ternak ayam, hingga kebun durian.
“Jadi saya minta supaya yang pengusaha tadi yang dicabut jangan ikut memperkeruh suasana, kemudian masuk ke medsos memprovokasi warga Rempang. Pemerintah akan bertindak tegas kalau Anda masih melakuakn pekerjaan memprovokasi warga Rempang,” tegasnya.
Baca Juga
Dugaan tersebut muncul karena terlihat bahwa demo yang dilakukan warga Rempang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.
Rizal menyampaikan adanya indikasi WN Singapura yang menggerakkan warga Rempang untuk melakukan demo.
“Kalau dilihat di sana, yang datang mereka bawa spanduk, tertata rapih sekali. Kemudian di Facebook, itu seperti orang dikerahkan, konten-konten mereka sangat sistematis, sangat bagus, walaupun desainnya mantap, tapi isinya ngawur,” ujarnya.
Faktanya, Singapura menjadi negara nomor 1 yang menempatkan investasinya di Indonesia, meskipun tak semuanya warga Singapura. Tercatat pada semester I/2023, investasi asing dari Negari Singa tersebut senilai US$7,7 miliar, sementara China sebesar US$3,8 miliar.
Dirinya menegaskan bahwa jangan sampai Indonesia kalah dengan orang-orang yang menghambat investasi. Menurutnya, kondisi investasi ini layaknya minum obat, pahit di awal namun untuk kesehatan ekonomi Indonesia.
Adapun, Rizal mengklaim saat ini pihaknya terus melakukan percepatan investasi tersebut. Data terakhir milik BKPM, Desa Pasir Panjang yang dihuni oleh 150 KK, dengan sebanyak 70 persen di antaranya diklaim telah bersedia untuk direlokasi ke Tanjung Banon.
Dengan demikian, mengacu pada catatan Kementerian Investasi/BKPM, maka hanya tersisa sebanyak 45 KK warga Pasir Panjang yang belum siap direlokasi karena belum lengkapnya dokumen.
