Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka menyebut masih menunggu pemerintah untuk pembayaran utang kepadanya sebesar Rp800 miliar.
Pada Jumat (6/10/2023), Jusuf mengaku belum melihat tanda-tanda pembayaran utang tersebut kendati sebelumnya pemerintah mengakui adanya utang tersebut berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
"Sampai saat ini belum kelihatan tanda-tandanya, hilalnya belum kelihatan. Boro-boro ditelepon Bu Menteri [Keuangan], dipanggil Bu Menteri, anak buahnya aja tidak ada yang pernah menghubungi saya. Saya enggak tahu deh. Saya serahkan saja ke yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan digerakkan hatinya oleh Allah," ujarnya di Jakarta, dikutip Sabtu (7/10/2023).
Salah satu pengendali dari emiten PT Citra Marga Nusaphala Tbk. (CMNP) itu lalu mengatakan bahwa akan membangun rest area di jalur Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu, apabila utang tersebut dibayar pemerintah. Dia menyebut butuh investasi sekitar Rp750 miliar untuk membangun rest area tersebut.
Jusuf mengungkap rencananya untuk membangun tempat tujuan wisata, outlet, hotel, dan lain-lain di rest area tersebut. Tujuannya, agar kepadatan di Bandung bisa dikurangi dengan sebagian dialihkan ke Sumedang.
"Kan orang biasanya banyak yang rapat atau kawinan di Bandung, kita pindahkan ke sana. Baru kita presentasikan bisa parkir 500 mobil, lumayanlah," tuturnya.
Baca Juga
Pengusaha jalan tol itu lalu meyakini bahwa pemerintah berkomitmen membayar utang Rp800 miliar itu kepadanya. Dia berharap spesifik kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dia bahkan berharap kedua menteri Presiden Jokowi itu akan menjabat sebagai Wakil Presiden ke depannya.
"Siapa tahu Bu Sri Mulyani jadi Wapres, Pak Mahfud jadi Wapres. [Diingat] Oh iya ada kewajiban bayar. Orang kan sekarang bicara Pak Mahfud jadi Wapres, Pak Erick, Pak Airlangga, Cak Imin, Bu Khofifah. Orang lupa ada srikandi kita Bu Sri Mulyani. Ini orang tidak pernah [dilirik], sebenarnya paling tepat. Siapa tahu dengan beliau jadi Wapres ini, oh iya rupanya warga saya yang utangnya benar nih, bayar gitu," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD pernah bertemu dengan Jusuf Hamka untuk membahas soal utang negara kepada pengusaha tersebut.
Pada pertemuan tersebut, Mahfud yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasikan utang negara kepada swasta dan masyarakat bertanya langsung kepada Jusuf perihal utang Rp800 miliar itu.
"Dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang dari segi hukum ya negara punya utang. Karena terlepas kontroversi yang sertai itu sudah putusan Mahkamah Agung sudah inkrah sampai PK," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (14/6/2023).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengungkap alasan pemerintah tak buru-buru melunasi utang ke CMNP milik Jusuf Hamka.
Sri Mulyani mengatakan jika dilihat secara keseluruhan, persoalan ini tidak terlepas dari krisis 1998 ketika bank-bank, yang memiliki masalah likuiditas, diambil alih oleh pemerintah melalui program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Di mana di situ ada berbagai prinsip-prinsip mengenai afiliasi dan kewajiban dari mereka yang terafiliasi. Jadi, memang ada proses hukum pengadilan dalam hal ini," ujar Menkeu saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).
