Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempersiapkan diri untuk menjadi anggota baru forum ekonomi lintasnegara, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dengan target proses aksesi tak lebih dari 4 tahun.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD Mathias Cormann. Pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda dalam kunjungan kerja di Paris dan Jepang pada 2-6 Oktober 2023.
"Kami memohon tanggapan dari pihak OECD terhadap posisi negara anggota OECD secara umum atas intensi Indonesia, serta perkembangan proses aksesi Indonesia," kata Agus dalam pertemuan tersebut dikutip dari siaran pers, Kamis (5/10/2023).
Agus menjelaskan bahwa proses menjadi anggota OECD tidak mudah. Dia memberi contoh bahwa dari pengalaman negara-negara Amerika Latin seperti Kosta Rika, Kolombia, dan lainnya yang membutuhkan sekitar 3-7 tahun dalam proses aksesi ke organisasi internasioal tersebut.
Dengan persiapan yang tengah dilakukan saat ini, Indonesia menargetkan untuk dapat menyelesaikan proses aksesi tersebut dalam waktu kurang dari 4 tahun. Hal ini yang menjadi dasar pemerintah untuk Komite Nasional yang bertugas untuk mengidentifikasi policy gaps, sektor, dan isu yang mampu diselesaikan secara cepat (low-hanging fruits).
"Kami mencatat bahwa dalam implementasi proses aksesi, Indonesia harus memenuhi rekomendasi dan melakukan penyelarasan beberapa regulasi nasional agar sesuai dengan standar OECD," ujarnya.
Baca Juga
Agus menerangkan bahwa Indonesia telah menyelaraskan 15 dari 200 standar OECD. Dalam pertemuan tersebut, dia meminta masukan terkait upaya yang perlu dilakukan oleh Indonesia khususnya di sektor industri dalam mempercepat proses penyelarasan dengan instrumen OECD.
Untuk diketahui, pada tahun 2023, anggota OECD tercatat sebanyak 38 negara. Keputusan untuk membuka atau tidaknya proses aksesi Indonesia menjadi anggota akan diputuskan melalui pertemuan OECD Council pada Desember 2023 atau Januari 2024.
"Kami memahami untuk bergabung dalam OECD terdapat proses aksesi yang harus dipenuhi oleh Indonesia, oleh karenanya kami sangat mengapresiasi kunjungan Anda ke Indonesia pada Bulan Agustus 2023 untuk bertemu Presiden RI dan beberapa rekan menteri dalam rangka mendiskusikan hal tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa keanggotaan Indonesia di OECD akan sangat strategis dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, keanggotaan dalam OECD dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dalam rangka mencapai tujuan strategis nasional.
Sedangkan bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara. Terlebih, Indonesia memiliki kemajuan besar pada berbagai bidang, termasuk pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya.
Jika OECD dan Indonesia berkolaborasi dalam memerangi perubahan iklim, kedua pihak akan dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan dan gagasan mengenai metode yang paling efektif untuk melakukan hal tersebut.
Dari segi geografis, Indonesia mempunyai peranan penting dalam sirkulasi perdagangan global karena menjadi jembatan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini memungkinkan Indonesia memainkan peran penting dalam distribusi barang ke seluruh dunia.
"Dengan meningkatnya hubungan perdagangan dan investasi yang terbentuk sebagai manfaat langsung dari kerja sama ini, para anggota OECD yang bekerja sama dengan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari perluasan jangkauan global dan kemungkinan perdagangan sebagai akibat langsung dari penguatan hubungan perdagangan dan investasi yang terjalin," ujar Agus.
