Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) kian kencang. Di sisi lain, asa blok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan) untuk menggaet RI pupus sudah.
Tanda-tanda pemerintah memilih OECD dibandingkan BRICS sebenarnya telah dilemparkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak sebulan silam.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi menerima Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (10/8/2023).
Terkait keinginan Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden berharap proses keanggotaan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Apalagi, Indonesia banyak melakukan sejumlah reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD.
“Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun, sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD,” kata Sri Mulyani.
Tak berhenti sampai di situ, Jokowi juga membawa agenda agar RI bergabung dengan OECD hingga ke forum KTT G20 India. Dalam sebuah pertemuan bilateral, Jokowi juga meminta dukungan Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari OECD. Presiden mengungkapkan hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.
Baca Juga
Sejalan dengan hal tersebut, Jokowi meminta kepada Presiden Macron untuk dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD.
“Kami telah melakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD,” ujar Jokowi.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Susiwijono Moegiarso mengungkapkan RI memilih gabung ke OECD daripada BRICS karena berbagai pertimbangan.
Salah satunya, di internal BRICS ada sejumlah pertentangan, seperti India terkadang bersitegang dengan China. BRICS adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan).
“Pak Presiden meminta kita bergabung dengan OECD saja, dan mempersiapkan 3 tahun agar bisa masuk ke organisasi ini,” ujarnya dalam temu dengan media di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Kelebihan RI Bergabung dengan OECD
Sebagai gambaran, OECD dibentuk pada tahun 1960 oleh 18 negara Eropa beserta Amerika Serikat dan Kanada dengan bertujuan untuk mempererat kerjasama ekonomi dan pembangunan. Saat ini, OECD terdiri dari 38 negara.
Susiwijono mengatakan biasanya suatu negara butuh waktu 5-7 tahun untuk masuk ke OECD. Salah satunya Chili yang baru diterima setelah 7 tahun mendaftar menjadi anggota organisasi bergengsi dunia itu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keinginan Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada 38 negara anggota OECD dan mendapat respons positif.
“Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga kalau ini berproses di dalam keanggotaan,” katanya.
Airlangga menjelaskan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD akan memberikan beberapa manfaat, salah satunya Indonesia harus mengikuti standar-standar yang diberlakukan bagi negara anggota.
Dengan demikian, produk-produk kebijakan yang dihasilkan nantinya juga akan lebih baik. Hal ini akan mendukung peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
Selain itu, Airlangga mengatakan dengan kondisi tersebut, aliran investasi ke dalam negeri juga dapat semakin terdorong.
“Tentunya mendorong pendapatan per kapita masyarakat karena anggota OECD itu rata-rata di atas US$10.000 [pendapatan nasional bruto per kapita]. Ya, balik lagi kita dari US$5.000 mau di atas US$11.000. Berarti kalau di US$11.000 rakyat semakin sejahtera,” jelas Airlangga.
Peneliti China-Indonesia di Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai langkah pemerintah yang memilih bergabung dengan OECD ketimbang BRICS sudah tepat.
Jika diterima menjadi anggota OECD, maka Indonesia akan diminta untuk meningkatkan standar manajemen perekonomian sehingga membantu perdagangan dan investasi kita dengan negara-negara maju.
“[Dengan bergabung ke OECD] Harapannya, Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Namun, syaratnya pertumbuhan ekonomi harus 7-8 persen,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (15/9/2023).
Pro-Kontra BRICS
Blok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) sepakat untuk menerima Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota baru.
Keputusan tersebut merupakan sebuah langkah yang bertujuan untuk mempercepat upaya BRICS untuk merombak tatanan dunia yang mereka anggap sudah ketinggalan zaman.
Dilansir dari Reuters, keputusan untuk ekspansi di KTT BRICS Johannesburg merupakan pertama kalinya dilakukan oleh blok ini dalam 13 tahun terakhir.
Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan masyarakat perlu memahami terkait konteks dibangunnya BRICS. Dia memaparkan banyak analis yang berpendapat bahwa nanti BRICS juga akan ada dominasi dari negara-negara tertentu. Meskipun, aliansi tersebut mengatakan bahwa adanya kerja sama negara selatan-selatan atau South-South Cooperation.
“Ujung-ujungnya kemungkinan ada dominasi dari China atau dari Rusia. Indonesia juga perlu hati-hati,” jelasnya.
Menurutnya, BRICS juga sulit akan stabil karena didalamnya terdapat konflik tersendiri. Dia memberi contoh konflik antara China dengan India, serta China dengan Rusia.
Senada dengan Fikar, Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh terburu-buru bergabung dengan BRICS.
“Indonesia tidak akan mendapat banyak manfaat ekonomi dengan menjadi anggota BRICS,” kata Yose.
Menurut Yose, dari 5 negara yang tergabung di dalam BRICS, hanya India dan China yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat selama 2010-2022.
Adapun Rusia, Brasil dan Afrika Selatan selama ini tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan Yose mengatakan jika dibandingkan dengan ekonomi Indonesia, maka jauh di atas ketiga negara tersebut.
Sinyal RI menolak “pinangan” BRICS juga sudah disampaikan oleh Jokowi. Saat memberikan pidato pembuka di agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2023 di Afrika Selatan pada hari ini, Kamis (24/8/2023), Jokowi menegaskan kedatangannya di sana bukan sebagai Presiden Indonesia.
“Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tetapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85 persen populasi dunia yang menginginkan win-win formula,” pungkas Jokowi.
