Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih membutuhkan dana sebesar Rp3.500 triliun atau US$ 246 miliar untuk mencapai transisi energi atau target menurunkan emisi pada sektor energi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani di sela-sela agenda Berlin Global Dialogue (BGD) bersama para pemimpin dunia, pengusaha dan akademisi di Berlin, Kamis (28/9).
Wanita yang akrab disapa Ani itu juga mengatakan Indonesia telah menyediakan berbagai perangkat, termasuk regulasi dan dukungan fiskal agar proses transisi energi hijau bisa segera terealisasikan di Indonesia.
Selain itu, Pemerintah Indonesia secara proaktif juga telah melaksanakan berbagai langkah dan kebijakan guna mendorong partisipasi dari pihak swasta dalam agenda perubahan iklim global dan memperkenalkan pasar karbon.
"Pendanaan yang diperlukan itu mencapai Rp3.500 triliun atau sekitar US$246 miliar untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi," tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (29/9).
Ani berpandangan bahwa proses transisi energi harus memenuhi aspek keadilan dan terjangkau bagi semua pihak, termasuk bagi perekonomian nasional yang harus tetap terus bertumbuh untuk mencapai posisi sebagai negara maju.
Baca Juga
"Indonesia sudah pernah memperkenalkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bentuk blended finance menuju transisi energi bersih di Indonesia," katanya.
Maka dari itu, Ani mengatakan bahwa komitmen Indonesia untuk mendukung transisi energi bersih juga membutuhkan dukungan pendanaan dari negara lain baik pemerintahan maupun swastaagar komitmen itu bisa segera terealisasikan.
"Berbagai komitmen internasional termasuk dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar US$500 juta dan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$20 miliar belum dapat direalisasikan sepenuhnya," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah bersama dengan kelompok negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) tengah mengevaluasi berbagai dampak dari proyek transisi energi di Indonesia yang akan didanai dengan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar Senior Programs Officer ADB Indonesia Resident Mission Andrew Franciscus mengatakan, evaluasi itu berkaitan dengan regulasi ketentuan tarif listrik energi baru terbarukan (EBT), dampak terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, hingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Saat ini rancangan Comprehensive Investment and Policy Plan [CIPP] sedang dikaji oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara terlibat mudah-mudahan dalam waktu ini bisa segera diimplementasikan sehingga ini bisa dikunci,” kata Andrew saat diskusi Bloomberg Technoz Ecofest 2023 di Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Andrew menuturkan, pemerintah turut menaruh perhatian khusus terhadap tarif listrik yang berpotensi naik saat migrasi pembangkit pada sumber EBT. Situasi itu, kata dia, bakal ikut memengaruhi keuangan PLN hingga harga jual akhir di tingkat konsumen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
