Bisnis.com, JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tengah mengupayakan pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tuban untuk mendukung keekonomian proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban.
Perseroan saat ini masih mempersiapkan proposal untuk pengusulan pembentukan KEK tersebut dan diharapkan persetujuan KEK dari stakeholder dapat diperoleh pada kuartal I/2024.
"Kami sedang mengupayakan untuk pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Tuban untuk mendapatkan dukungan insentif fiskal semata-mata untuk meningkatkan keekonomian daripada proyek GRR Tuban," ujar Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (26/9/2023).
Taufik menuturkan, proyek Kilang Tuban saat ini masih dalam proses persiapan tahap keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dengan mitra Rusia mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd.
Adapun, untuk merealisasikan proyek tersebut, PT KPI juga masih memerlukan sejumlah dukungan terkait infrastruktur dan akses lahan kilang sebagaimana tertuang dalam joint venture agreement antara Pertamina dan Rosneft. Pertama, pembangunan ruas jalan tol ruas Tuban dan rel kereta api dari Babat-Tuban.
Kedua, terkait pelebaran jalan dan penguatan jembatan existing di ruas Gresik-Tuban. Status saat ini, telah didapatkan persetujuan pelebaran jalan sebesar 3,6 kilometer (km) dari target 10,5 km.
Baca Juga
Megaproyek kilang senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun tersebut nantinya bakal memproduksi 300.000 barel minyak per hari (bph) dengan kualitas produk EURO 5.
"Paling besar dalam tugas kami adalah untuk Grass Root Refinery Tuban karena GRR Tuban adalah untuk integrasi kilang baru dengan petrokimia dengan kapasitas 300.000 barel per hari," tutur Taufik.
Dalam perkembangan lain, PT KPI juga tengah mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft.
Sebelumnya, Taufik mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian final investment decision salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Rosneft merupakan perusahaan Rusia yang menjadi rekanan Pertamina untuk pengerjaan infrastruktur pengilangan Tuban mendapat sanksi dari negara-negara Barat akibat perang di Ukraina. Sanksi itu belakangan membuat keputusan FID untuk esekusi proyek beberapa kali mesti diundur.
“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).
Dia menuturkan, pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft beberapa bulan lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.
Hingga saat ini, Rosneft Singapore Pte Ltd belum kunjung menyetujui penyertaan modal untuk pengembangan proyek atau site development lantaran belum diperolehnya keputusan akhir investasi dari GRR Tuban.
