Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka dan meresmikan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (26/9/2023).
Peluncuruan bursa karbon ini disambut baik oleh pengusaha batu bara yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI).
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia menyebut bahwa saat ini sudah ada beberapa perusahaan pertambangan yang ikut berpartisipasi dalam bursa karbon ini.
“Kami menyambut baik diluncurkannya bursa karbon. Sepertinya beberapa perusahaan pertambangan sudah ada yang berpartisipasi,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (26/9/2023).
Dia menuturkan, terdapat juga beberapa perusahaan batu bara yang sudah melakukan penjajakan untuk berpartisipasi dalam bursa karbon ini.
Partisipasi perusahaan tambang batu bara dalam bursa karbon, kata Hendra, diharapkan dapat membantu untuk mengurangi emisi karbon guna mencapai target net zero emision (NZE) pada 2060.
Baca Juga
“Agar bisa memanfaatkan perdagangan karbon sebagai peluang untuk mengoptimalkan upaya mengurangi emisi,” ucapnya.
Sementara itu, dalam peluncuran bursa karbon hari ini, Presiden Jokowi menyebut bahwa potensi bursa karbon di Indonesia dapat mencapai Rp3.000 triliun, bahkan lebih, seiring dengan tingginya potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.
Menurutnya, keberadaan bursa karbon dapat menjadi langkah konkret untuk mencapai target net zero emission. Apalagi, potensi bursa karbon di Indonesia terbilang cukup tinggi.
"Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai Rp3.000 triliun, bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar," ujar Jokowi pada Selasa (26/9/2023).
Adapun, dalam bursa karbon ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi penyelenggaranya.
Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, selain memberikan transparansi pada harga, perdagangan IDXCarbon juga memberikan mekanisme transaksi yang mudah dan sederhana. Saat ini, terdapat empat mekanisme perdagangan IDXCarbon, yaitu Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, dan Marketplace.
“IDXCarbon adalah sebuah milestone penting bagi komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. IDXCarbon berupaya untuk memberikan transparansi, keandalan, dan keamanan dalam memberikan solusi terbaik bagi perdagangan karbon di Indonesia sehingga tercipta perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien," kata Iman, Selasa (26/9/2023).
Dia melanjutkan, melalui penyediaan platform yang mengedepankan pengalaman pengguna, diharapkan seluruh pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh manfaat dari perdagangan karbon.
Sebagai informasi, IDXCarbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting.
Pelaku usaha berbentuk perseroan yang memiliki kewajiban dan/atau memiliki komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca, dapat menjadi pengguna jasa IDXCarbon dan membeli unit karbon yang tersedia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya mengatakan perdagangan karbon Indonesia akan lebih unggul dibandingkan dengan negara Malaysia.
Hal tersebut dilihat dari waktu yang diperlukan regulator Malaysia untuk mengimplementasikan aturan bursa karbon menjadi nyata. Selain itu, Malaysia membutuhkan waktu hampir 4 bulan untuk mencatatkan transaksi perdananya setelah bursa karbon resmi meluncur.
“Jika dibandingkan, Malaysia memerlukan 1,5 - 2 tahun untuk bisa betul-betul menterjemahkannya dalam kongkrit bursa karbon. Sementara kita hanya perlu 8 bulan. Kemudian transaksi di bursa Malaysia memerlukan waktu 3-4 bulan transaksi dilakukan secara final,” katanya.
Mahendra mengklaim transaksi final perdagangan karbon melalui Bursa Karbon yang baru diresmikan hari ini akan dapat dilakukan hari ini juga.
