.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- China didorong mengejar reformasi struktural seperti mendorong swasta dibandingkan bergantung pada kebijakan makroekonomi untuk menghidupkan kembali pertumbuhan tinggi.
Liu Shijin, penasihat dan anggota komite kebijakan moneter Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) pada Minggu (24/9/2023) dalam forum keuangan di Shanghai menuturkan bahwa ruang lingkup negaranya untuk mengendurkan kebijakan moneter dibatasi oleh perbedaan tingkat suku bunga yang semakin melebar dengan Amerika Serikat (AS).
"Jika China terus fokus pada kebijakan makro dalam upaya untuk menstabilkan pertumbuhan, akan ada lebih banyak efek samping," ucap Liu yang juga Wakil Presiden Pusat Riset Pembangunan Dewan Negara, dikutip dari pemberitaan Reuters, Senin (25/9/2023).
Dalam konferensi tahunan tersebut, Liu juga mengutarakan bahwa secara fiskal, pemerintah China di berbagai tingkat mengalami tekanan. Lebih penting lagi, menurutnya China akan melewatkan kesempatan untuk reformasi struktural.
Sebagaimana diketahui, pemulihan China pasca-Covid melambat di bawah realisasi 20 tahun terakhir. Meski ekonomi tumbuh, China mengalami penurunan ekspor, krisis utang properti yang semakin dalam, dan ekonomi yang berjuang meskipun sejumlah langkah moneter dan fiskal telah diambil untuk meningkatkan kepercayaan.
Liu juga mengusulkan putaran baru reformasi struktural yang dapat membantu perekonomian segera, sambil memberikan momentum pertumbuhan dalam jangka panjang. Usulan dari Liu sendiri mencakup reformasi dari sisi permintaan dengan fokus memberikan akses pekerja migran terhadap layanan publik yang dinikmati oleh penduduk kota.
Baca Juga
Kemudian, usulan lainnya adalah reformasi dari sisi pasokan yang melibatkan pengembangan kewirausahaan di industri-industri baru.
Badan perencanaan ekonomi utama Negeri Tirai Bambu tersebut mengumumkan pada September 2023 bahwa mereka akan membuat departemen baru untuk membantu bisnis swasta.
Upaya tersebut dilakukan lantaran China berupaya untuk menghidupkan kembali kepercayaan investor, yang terdampak oleh tindakan pemerintah yang keras di sektor-sektor mulai dari internet hingga bimbingan privat.
Liu juga mengatakan bahwa China seharusnya memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap status perusahaan swasta, baik secara ideologis maupun politik.
