Bisnis.com, JAKARTA – Kereta Cepat Jakarta Bandung, yang kini bernama Kereta WHOOSH Indonesia, menuai banyak nada sumbang mulai awal sampai jelang resmi beroperasi pada 1 Oktober 2023. Mulai dari kena jebakan utang China hingga dianggap buang-buang uang.
Salah satu topik yang kerap dibicarakan terkait proyek ini adalah pembengkakan biaya (cost overrun) selama masa konstruksi dan perkara penjaminan utang pinjaman dari China menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Teranyar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait penjaminan pemerintah untuk memperoleh pendanaan atas pembengkakan biaya selama masa konstriksi proyek kereta cepat.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Berdasarkan beleid tersebut, disebutkan bahwa penjaminan pemerintah merupakan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh menteri keuangan baik secara langsung atau secara bersama dengan badan usaha penjaminan infrastruktur yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
“Penjaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung dalam Peraturan Menteri ini disediakan dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan/atau perubahan biaya [cost overrun] sesuai dengan hasil keputusan Komite,” demikian bunyi pasal 2 PMK No. 89/2023.
Baca Juga
Megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp64,8 triliun.
Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun. Beban biaya bengkak itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Adapun, pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta.
Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.
Secara total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat mencapai Rp73,1 triliun. Maka, dengan asumsi bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun bisa dihitung estimasi besaran total utang kereta cepat yang harus dibayarkan pemerintah Indonesia.
Berdasarkan perhitungan itu, maka pemerintah wajib membayar utang kereta cepat selama 30 tahun mencapai Rp75 triliun.
Masalah cost overrun dan penggunaan pinjaman dari China untuk membayarnya memunculkan komentar-komentar negatif masyarakat. Hal tersebut diakui oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi Karya menyebut sejumlah pihak sempat keberatan dan mencurahkan omelan saat pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Keberatan pihak-pihak tersebut lantaran proyek kereta cepat disebut hanya buang-buang uang saja.
Namun, dia mengatakan pendapat mereka berubah setelah proyek tersebut rampung dan menguji kereta cepat tersebut.
