Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa ada empat prioritas dalam pengembangan sektor panas bumi yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, Ma’ruf meminta dilakukannya perbaikan kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia sekaligus untuk menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif.
“Selain itu, dibutuhkan dukungan program dan perbaikan mekanisme untuk menarik banyak peminat pengembang panas bumi di Indonesia. Misalnya, program penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian ESDM,” kata Ma’ruf saat membuka Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023 di JCC Senayan, Rabu (20/9/2023).
Poin kedua, Ma’ruf meminta para pihak terkait untuk memaksimalkan insentif yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah. Dirinya menyebut bahwa pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan program mitigasi risiko sumber daya panas bumi.
“Saya harap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Kemudian, poin ketiga, Ma’ruf meminta nantinya pengembang dari panas bumi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya adalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Baca Juga
Terakhir, Ma’ruf meminta setiap pengembang panas bumi untuk memperhatikan ekosistem sekitar, sebab proyek panas bumi biasanya berlokasi di hutan. Dia meminta pengembangan agar tidak merusak ekosistem hutan dan mengancam kehidupan satwa di wilayah hutan.
“Untuk itu upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan,” ucap Ma’ruf.
Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menilai pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih tergolong sangat lambat.
Ketua Umum API Prijandaru Effendi mengatakan, pemanfaatan panas bumi di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 1984. Namun, setelah 40 tahun mengembangkan energi terbarukan ini, Indonesia hanya mampu memiliki kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 2.378 megawatt (MW).
Total kapasitas terpasang itu hanya sekitar 10 persen dari potensi sumber daya yang ada saat ini, yakni sekitar 24 gigawatt (GW).
"Ini artinya pertumbuhan kapasitas terpasang tiap tahun hanya 60 MW per tahun," ujar Prijandaru, dalam acara New Zealand - Indonesia Geothermal Industry Breakfast di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Prijandaru juga melihat bahwa perkembangan energi panas bumi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau cenderung tidak menggembirakan.
Menurutnya, lambatnya pengembangan panas bumi dalam negeri disebabkan oleh masih mahalnya biaya yang harus dikeluarkan.
“Kita tahu pasti bahwa panas bumi itu mahal. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan panas bumi di Indonesia tidak begitu menggembirakan belakangan ini,” ucapnya.
Dengan laju pengembangan saat ini, dia pun memproyeksikan target pemerintah menambah kapasitas PLTP 7,2 GW pada 2025 tidak akan terealisasi.
“Mengenai target pada tahun 2025, berdasarkan kebijakan energi nasional untuk menambah 7,2 GW pada tahun 2025, melihat sekarang kita bicarakan hanya tinggal 2 tahun lagi yang pasti hal itu tidak akan terjadi,” katanya.
Oleh karena itu, Prijandaru mengatakan bahwa perlu adanya upaya luar biasa untuk mengembalikan kemajuan pembangunan panas bumi dan hal itu harus diprioritaskan.
