Bisnis.com, BADUNG — Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk menyusun peta jalan hilirisasi minyak dan gas (migas) dalam negeri hingga 2040 mendatang. Peta jalan itu menjadi visi Jokowi untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Emas 2045 mendatang.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, target hilirisasi dari industri migas itu dipatok mencapai US$68,1 miliar sampai dengan 2040 mendatang, mengambil porsi yang cukup besar dari tujuh sektor hilirisasi lainnya yang secara keseluruhan mencapai US$543,3 miliar.
“Arahan Pak Presiden ke depan sumur-sumur migas yang bisa kita bangun hilirisasinya sudah harus kita bangun di sini, kita ini masih impor 80 persen metanol, LPG 6 sampai 7 juta ton impor per tahun, apakah tidak ada bahan bakunya di sini? Saya pikir banyak,” kata Bahlil saat memberi sambutan dalam the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Nusa Dua, Rabu (20/9/2023).
Bahlil menuturkan, peta jalan hilirisasi migas itu sudah beberapa kali masuk ke dalam bahasan level tinggi rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi. Kendati demikian, kementerian dan lembaga teknis terkait saat ini masih mematangkan visi Jokowi itu ke dalam peta jalan yang lebih konkret sebelum memutuskan kebijakan yang lebih mengikat.
Dia meminta Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan beberapa pimpinan perusahaan kontrak kerja sama (KKKS) yang hadir dalam acara itu untuk memahami keputusan pemerintah tersebut. Menurut dia, paradigma hulu migas saat ini mesti mulai digeser untuk pemenuhan industri hilir di dalam negeri.
“Ini perintah ratas jangan lagi banyak alasan, teman-teman, sumur-sumur yang sudah dibor yang sudah dapat cadangannya tapi belum ada pasarnya tapi jangan lagi ada alasannya untuk ekspor mentah, tanyakan dulu teman-teman industri di dalam negeri, prioritaskan mereka agar nilai tambahnya ada di dalam negeri,” kata dia.
Baca Juga
Saat ini, dia mencontohkan, beberapa proyek hilirisasi migas sudah mulai dijalankan di lapangan milik raksasa migas Inggris bp, Tangguh LNG yang berada di Blok Wiriagar, Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Selain itu, KKKS Genting Oil Kasuri Pte Ltd juga berkomitmen untuk menyalurkan gas mereka ke parbik pupuk Amuera milik PT Pupuk Kaltim (PKT) di Papua Barat.
“Kita sudah bangun juga di Bojonegoro, kita bangun industri di sana metanol. Boleh ekspor tapi sebagian dikelola di dalam negeri,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) tetap mempertahankan rencana moratorium ekspor gas pada 2035 kendati pertumbuhan ekonomi sempat terkoreksi selama 3 tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Target itu tidak bergeser di tengah upaya pemerintah untuk menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tahun ini.
“Untuk target [moratorium ekspor] kita pertahankan, karena revisi ini juga belum selesai, tapi trennya yang kita pertahankan bahwa daya serap meningkat dalam negeri,” kata Anggota DEN Satya Widya Yudha saat dihubungi, Kamis (1/6/2023).
Satya mengatakan, lembaganya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat berkisar di angka 5,2 persen hingga 5,9 persen secara agregat sampai 2043. Hal ini yang menjadi dasar bagi sejumlah kebijakan strategis di sektor energi, termasuk larangan ekspor tersebut.
Menurut dia, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terjaga di rentang itu dapat meningkatkan serapan gas domestik hingga diputus moratorium pada 2035 mendatang. Di sisi lain, dia mengatakan, pemerintah tengah mendorong investasi yang intensif untuk meningkatkan infrastruktur penunjang serta distribusi gas di dalam negeri.
“Kita mendorong pertumbuhan permintaan, sedang didorong juga investasi di infrastruktur,” kata dia.
