4. TNI Terjunkan Polisi Militer
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan TNI menurunkan tim dari polisi militer di Pulau Rempang, Batam untuk mencegah adanya prajurit TNI yang ikut terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah di lokasi tersebut.
Dia juga menerima laporan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko juga telah mengirimkan tim gabungan untuk Satuan Tugas POM TNI ke Pulau Rempang.
“Polisi Militer (POM) TNI kami turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat, mungkin apa namanya provokator, atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kami beri imbauan,” kata Yudo seperti dilansir dari Antara, Rabu (13/9/2023).
Sementara itu, terkait dengan situasi keamanan di Pulau Rempang, Panglima TNI menyampaikan posisi prajurit TNI tetap hanya membantu tugas polisi.
“Sudah dari awal kami sampaikan kepada pangdam maupun pangarmada, danlantamal, danrem di sana, TNI yang di sana [Pulau Rempang] sifatnya perbantuan kepada Polri,” kata Laksamana Yudo.
5. Relokasi Terus Berlangsung
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menyatakan relokasi warga Pulau Rempang yang terimbas Proyek Eco-City akan tetap dilaksanakan. Bagi warga yang bersedia direlokasi sementara ke rusun atau hunian lainnya di Batam, BP Batam akan memberikan uang makan senilai Rp1,2 juta per orang tiap bulannya, ditambah uang sewa hunian senilai Rp1,2 juta.
Baca Juga
"BP Batam akan mempersiapkan uang sewa rumah Rp1,2 juta. Lalu uang makan per orang Rp1,2 juta. Kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, maka jadi Rp4,8 juta ditambah uang sewa, total Rp6 juta," kata Rudi saat menggelar konferensi pers di Gedung Graha Kepri Batam, Rabu (13/9/2023).
BP Batam juga telah menyediakan sejumlah rusun milik pemerintah di Batam untuk menampung warga Rempang yang bersedia direlokasi. Bahkan juga mencarikan rumah tapak, yang diprioritaskan untuk warga yang sudah tua. Total ada 1.138 unit rusun dan rumah yang telah disiapkan. Relokasi sementara ini dijadwalkan mulai 20 September 2023, karena pengosongan pulau tersebut maksimal 28 September 2023.
"Untuk warga yang sudah tua, mereka banyak mengadu kalau di rusun tidak bisa naik tangga, maka kami siapkan rumah tapak. Kami cari rumah tapak di Batam yang bisa disewakan, dan itu diprioritaskan untuk warga yang sudah berumur," ungkapnya.
6. Kelanjutan PSN Rempang Eco City
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo buka suara soal proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di tengah pembebasan lahan yang memicu konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Dia mengatakan PSN Rempang Eco City akan tetap berlanjut, namun menunggu penyelesaian konflik lahan yang saat ini terjadi.
Wahyu yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyampaikan, kawasan Rempang Eco City pada dasarnya sudah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023.
Namun, adanya perseteruan terkait lahan yang terjadi di Pulau Rempang, maka pembangunan belum dapat dilanjutkan pada saat ini. “Pokoknya kalau PSN sudah ditetapkan, tinggal mulainya nunggu lahan. Kalau pengadaan lahan belum selesai, gimana mau bangun?” ujarnya saat ditemui di Kasablanka Hall, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
