Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang berlangsung di New Delhi, 9-10 September 2023, disebut akan menyetujui masuknya Uni Afrika sebagai anggota tetap G20.
Mengutip Reuters pada Sabtu (9/9/2023), draft deklarasi pemimpin G20 menyebutkan KTT G20 India akan menyepakati masuknya Uni Afrika menjadi anggota tetap G20.
Uni Afrika, badan kontinental yang terdiri dari 55 negara anggota, akan mendapatkan status yang sama dengan Uni Eropa, yang merupakan satu-satunya blok regional dengan keanggotaan penuh. Uni Afrika akan naik status dari sebutan organisasi internasional yang "diundang" saat iuni.
"Kami menyambut Uni Afrika sebagai anggota tetap G20 dan sangat yakin bahwa masuknya Uni Afrika ke dalam G20 akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan-tantangan global di masa kini," tulis draf deklarasi tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengutarakan bahwa dirinya sangat mendukung Uni Afrika dapat menjadi anggota G20.
Hal ini diungkapkan saat Guterres memberikan keterangan pers di sela-sela KTT ke-43 Asean di Jakarta, Kamis (7/9/2023). Ia mengutarakan bahwa PBB memiliki kemitraan yang sangat solid dengan Uni Afrika.
Baca Juga
“Afrika merupakan masalah serius dalam keterwakilan di lembaga-lembaga internasional ini,” ungkap Guterres di Senayan JCC Jakarta, dikutip Sabtu (9/9/2023).
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar negara di benua Afrika masih berada di bawah rezim kolonial dan menjadi korban ganda dari kolonialisme tersebut.
Pejabat tinggi dari pemerintah Afrika Selatan, yang merupakan anggota G20, juga mengatakan bahwa memasukan Uni Eropa ke dalam G20 masih dibahas, namun dapat dirumuskan pada Jumat (8/9).
Namun pejabat Afrika Selatan tersebut, yang tidak ingin namanya disebutkan sebelum keputusan tersebut diumumkan, mengatakan bahwa masih ada kemungkinan salah satu negara memveto resolusi tersebut.
Isu-isu lain yang diputuskan dalam KTT ini termasuk peningkatan plafon pinjaman kepada negara-negara berkembang oleh lembaga-lembaga multilateral, reformasi arsitektur utang internasional, peraturan mengenai mata uang digital, dan dampak geopolitik terhadap ketahanan pangan dan energi.
Draf setebal 38 halaman yang diedarkan di antara para anggota mengosongkan paragraf "situasi geopolitik", namun menyetujui 75 paragraf lainnya yang mencakup perubahan iklim, mata uang digital, dan reformasi di bank-bank pembangunan multilateral.
