Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perlu adanya perbaikan bahan bakar untuk mengurangi masalah polusi udara.
Luhut mengatakan bahwa saat ini penghitungan masalah polusi yang disebabkan oleh kendaraan sedang dikaji dampak emisi karbonnya oleh pemerintah.
"Kami lihat bahwa yang paling banyak berpengaruh terhadap udara ya dari tranportasi, ya transportasi itu emisi karbon itu," kata Luhut ditemui dalam acara Bloomberg CEO Forum at Asean di Hotel Fairmont, Rabu (6/9/2023).
Luhut menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini tercatat ada 37 persen kendaraan yang tidak lulus uji emisi dan hal ini berakibar terhadap bertambahnya emisi karbon.
Nantinya, pemerintah akan memperbaiki bahan bakar yang disinyir menjadi masalah polusi saat ini.
Pemerintah, kata Luhut saat ini sedang bekerja sama melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) terkait studi tentang emisi karbon ini.
Baca Juga
"Nah jadi sekarang kita mau perbaikin dulu bahan bakarnya. Itu semua kita lakukan secara terukur, sekarang ini kita Prospera membuat studi detail mengenai ini. Sekarang yang kita lakukan itu baru feeling belum data yang lengkap," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina tengah mengkaji penghapusan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite pada tahun depan. Kebijakan itu seiring dengan komitmen perusahaan migas pelat merah itu untuk menekan gas buang dari bahan bakar kendaraan.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan perseroan bakal menaikkan angka oktan dari Pertalite saat ini menjadi RON 92 lewat pencampuran dengan etanol 7 persen (E7) mulai tahun depan.
“Ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana Program Langit Biru tahap dua, di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92. Karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia itu minimal 91,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Namun, Nicke menyatakan kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.
“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” ujarnya.
