Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merencanakan penyaluran anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 mendekati angka Rp500 triliun, naik hingga 12,4 persen dari outlook 2023. Apakah karena tahun politik?
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet melihat terdapat hubungan antara politik dengan pemberian anggaran belanja yang cukup besar, yang sifatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, dari beberapa studi menunjukkan bahwa meningkatnya anggaran perlinsos dan subsidi setidaknya mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Pada akhirnya, dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang meningkat berpengaruh kepada keterlibatan masyarakat dalam tahun politik yang juga akan ikut meningkat.
“Sehingga partisipasi dalam pemilu nanti itu juga ada hubungannya dengan rencana atau rancangan pemerintah dalam menyalurkan anggaran bansos dan subsidi yang lebih besar di tahun depan,” ujarnya, Rabu (30/8/2023).
Adapun, anggaran perlinsos tersebut naik meski proyeksi harga minyak atau Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$80 per barel, naik US$2/barel dari outlook 2023.
Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan belanja perlindungan sosial dan juga subsidi erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Terutama dalam konteks 2024, di mana tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki target angka kemiskinan ekstrem menuju nol persen.
Bahkan jika membandingkan angka penurunan kemiskinan yang pemerintah sasar pada tahun depan, secara umum merupakan angka kemiskinan yang relatif paling rendah bahkan sebelum terjadinya pandemi.
“Sehingga tentu diperlukan upaya terutama keberpihakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut,” lanjutnya.
Yusuf juga menilai memang bukan dengan alasan adanya tahun politik pemerintah menaikknya jumlah anggaran perlinsos.
Saat ini penyaluran bantuan sosial lebih baik dengan menggunakan skema by name dan by address, sehingga potensi terjadinya penyesuaian dari data penerima bantuan subsidi itu bisa terjadi.
“Ketika penyesuaian itu terjadi alhasil terdapat penambahan jumlah penerima. Dengan demikian kebutuhan untuk belanja subsidi perlu ditingkatkan,” tutupnya.
Secara rinci, anggaran perlinsos direncanakan sejumlah Rp493,5 triliun. Terbesar untuk subsidi energi, termasuk listrik, BBM, dan LPG senilai Rp185,9 triliun.
Meski demikian, berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2024, tidak terlihat adanya penambahan jumlah penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang tetap 10 juta penerima manfaat.
Penambahan jumlah penerimaa manfaat yang signifikan terlihat pada penyaluran subsidi bunga KUR untuk 12 juta debitur, yang sebelumnya 9,1 juta debitur.
