Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepala daerah untuk menjadikan program Reforma Agraria sebagai program prioritas daerah dan masuk ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Airlangga selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional menegaskan, Reforma Agraria berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan penataan aset melalui redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai modal usaha produktif.
“Ini yang terpenting, pengalokasian APBD untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria,” ujarnya dalam acara puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023, dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (30/8/2023).
Dirinya menjelaskan, bahwa Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat. Utamanya untuk rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir.
“Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,” kata Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Dalam acara tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa capaian kinerja ekonomi terkini menjadi landasan kuat bagi perekonomian Indonesia ke depan yang mendorong pembangunan, salah satunya melalui Reforma Agraria
Baca Juga
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal II/2023, ekonomi nasional tumbuh 5,17 persen (year-on-year/yoy).
Selain itu, pada Juli 2023 Indonesia kembali masuk dalam klasifikasi negara upper middle income dengan GNI per kapita US$4.580. Diperkirakan pada akhir tahun depan, GNI per kapita akan mencapai US$5.500.
Di tengah net ekspor yang terkontraksi, konsumsi rumah tangga dan investasi memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dari indikator sosial, tingkat kemiskinan ekstrem juga terus menurun ke angka 1,12 persen per Maret 2023.
“Berbagai capaian kinerja ekonomi tersebut menjadi landasan yang baik untuk mencapai target-target pembangunan ke depan. Dan ini menjadi komitmen bersama agar pembangunan berkeadilan dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi dan juga memperhatikan hak-hak rakyat,” jelasnya
Sebelumnya pun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong penyelesaian reforma agrarian
"Saya tekankan, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Reforma agrarian melaluu TORA berguna untuk percepatan redistribusi tanah. Alhasil, rakyat khususnya petani di pedesaan akan memperoleh hak atas tanahnya, sebagai faktor produksi yang utama dalam pembangunan pertanian.
Adapun dalam catatan Kantor Staf Presiden (KSP), saat ini redistribusi tanah telah mencapai angka 1,3 juta hektare dari target RPJMN seluas 4,5 juta hektare.
Lalu, lahan atau bidang yang telah dilegalisasi sebanayk 6,99 juta bidang. Sementara program perhutanan sosial di Kementerian LHK mencapai 4,72 juta hektar dari target RPJMN seluas 12,7 juta hektare.
