Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat total realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) telah mencapai 8,47 juta unit rumah terhitung sejak pertama kali diluncurkan pada 2015 lalu.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk mewujudkan kolaborasi dengan pemerintah guna menekan tingkat kesenjangan pemilikan rumah atau backlog.
"Pemerintah bersama-sama seluruh stakeholder pelaku pembangunan dalam membangun rumah dapat diwujudkan dengan berkolaborasi dan saling mendukung dalam Program Sejuta Rumah. Program ini dicanangkan Presiden Jokowi sejak 29 April 2015 dan sampai tahun 2022 telah membangun atau memfasilitasi penyediaan rumah sebanyak 7.988.585 unit bagi masyarakat," terangnya dalam keterangan resminya dikutip Senin (28/8/2023).
Lebih lanjut, Iwan memerinci realisasi Program Sejuta Rumah hingga Juli 2023 telah mencapai 480.438 unit.
Seiring dengan hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja mengatakan, para pengembang anggota Himperra siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah.
Menurutnya, Program Sejuta Rumah merupakan wujud nyata perhatian pemerintah dalam membangun dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Baca Juga
"Kami ucapkan Selamat Hapernas Tahun 2023 dan Himperra akan tetap mendukung pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah. Kami juga akan terus mendorong pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat," katanya.
Di samping itu, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dari Kementerian PUPR dalam mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat.
"REI masih membutuhkan bimbingan pemerintah khususnya Kementerian PUPR agar bisa berkiprah dan melanjutkan Program Sejuta Rumah. Semoga kita semua lebih baik ke depan dan meningkatkan kerja sama komunikasi dan koordinasi di sektor perumahan sehingga akses masyarakat untuk memiliki rumah layak huni bisa lebih mudah," harapnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono memang telah menyampaikan komitmennya dalam menekan angka backlog perumahan mencapai 12,7 juta unit.
Basuki menjelaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Terlebih lagi, salah satu visi Indonesia tahun 2045, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan hunian layak dan menekan angka backlog yang ada.
Sementara itu, mengacu pada data Susenas 2021, pertumbuhan keluarga baru di Indonesia dilaporkan mencapai 700.000-800.0000 per tahun. Seiring dengan hal itu, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56 persen menjadi 70 persen pada 2024.
