Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) terus berupaya agar BUMN dan swasta tidak tumpang tindih dalam menggarap proyek pemerintah.
Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari menyampaikan, sinergi BUMN dan swasta akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah untuk menentukan porsi-porsi yang akan digarap oleh kedua pihak. Tujuannya, agar keberlanjutan program-program pemerintah dapat di akselerasi dengan cepat.
“Ini kan yang selama ini terjadi. Makanya salah satu inti dari kolaborasi itu bagaimana kita sharing, berapa persen yang BUMN bisa kerjakan dan berapa persen swasta bisa kerjakan,” kata Akbar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Hal yang sama juga berlaku untuk investor asing yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, investor asing diizinkan untuk masuk dengan berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan satu syarat, harus melibatkan pengusaha lokal utamanya UMKM.
Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Anggawira menambahkan, sudah ada aturan bahwa proyek di bawah Rp100 miliar hanya boleh digarap oleh swasta. Namun dalam praktiknya, BUMN masuk melalui anak perusahaannya untuk menggarap proyek tersebut.
Dia menegaskan, fungsi BUMN didirikan adalah untuk public service obligation (PSO), melayani kepentingan-kepentingan yang belum visible bagi pihak swasta. Dia menyarankan agar Menteri BUMN Erick Thohir membuat penilaian indikator kinerja utama tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga dari sisi pelayanannya.
Baca Juga
“Jangan sampai Indonesia incorporated itu ya tadi, makan makanan, ini nggak sehat,” ujarnya.
Dia berharap, pemerintah dapat membuat pengaturan yang lebih bijak antara BUMN dan swasta agar pihak swasta mendapatkan kesempatan yang seimbang untuk menikmati pembangunan.
Kolaborasi antara BUMN dan swasta sebelumnya sempat dibahas oleh sejumlah pemangku kebijakan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, sinergitas antara BUMN dan swasta belum optimal. Padahal, potensi sinergi antara keduanya cukup besar.
“Sehingga yang terjadi justru bersaing dibandingkan berkolaborasi, khususnya di daerah,” kata Arsjad, Senin (14/8/2023).
Salah satu pemicunya adalah adanya persaingan usaha antara BUMN dan swasta. Terdapat pula sejumlah proyek sinergi BUMN dan swasta yang belum memenuhi prinsip-prinsip ekonomi alias tidak memberikan keuntungan komersial.
Sejumlah persyaratan yang dinilai memberatkan pihak swasta serta kurangnya insentif dalam bentuk dukungan permodalan dari bank-bank BUMN bagi proyek kerja sama swasta-BUMN juga turun menjadi hambatan.
Adapun Erick Thohir mengajak pengusaha untuk bersama-sama membuat cetak biru atau blueprint yang nantinya akan diusulkan kepada pemerintah. Tujuannya, agar pemerintah tidak membuat aturan yang mengikat BUMN dan swasta.
“Ayo kita sama-sama bikin blueprint, yang bisa kita usulkan juga ke pemerintah supaya pemerintah harus pro bisnis, jangan membikin aturan-aturan tambahan yang akhirnya mengikat kita,” pungkasnya.
