Bisnis.com, JAKARTA - Hingar-bingar politik sedang berlangsung saat ini, baik di dunia nyata maupun dunia maya, bertaburan opini publik sehubungan dengan pemilihan capres dan cawapres menjelang 2024. Namun, sangat disayangkan penulis belum melihat isu perpajakan diangkat ke publik oleh capres.
Mengingat isu perpajakan merupakan isu yang krusial di negara-negara maju. Bahkan di Amerika Serikat isu pajak menjadi salah satu materi yang diperdebatkan secara terbuka di antara para kandidat cawapres di depan publik.
Ketika mengurai perpajakan, kita akan menjumpai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ketahanan nasional suatu negara. Sangat disayangkan isu perpajakan belum menjadi isu yang penting dalam platform politik pemilihan Presiden di Indonesia. Seharusnya rakyat yang memilih Presiden dan Wakil Presiden berhak mengetahui, bagaimana pajak dijadikan instrumen sosial dan mesin ekonomi dalam mencapai Indonesia sebagai negara makmur yang berkeadilan.
Politik sangat dekat dengan rana perpajakan. Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia Gunadi menjelaskan politik dan pajak sama sama berdimensi seni. Keduanya dapat diartikan sebagai art of possibility. Dalam politik sesuatu yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Demikian pula dengan perpajakan sesuatu yang tidak mungkin kena pajak menjadi mungkin dikenakan dan sesuatu yang mungkin dikenakan dapat dibebaskan dari pajak.
Para capres harus memahami peran dari kepatuhan pajak di masyarakat karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan pajak secara implisit merupakan perolehan pajak yang kemudian digunakan untuk proses pembangunan yang dapat menghasilkan kesejahteraan. Selain itu, pengenaan pajak mengurangi disposable income bagi individu, tetapi dari sisi kebijakan fiskal melalui efek tax multiplier yang akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Oleh sebab itu politik dan pajak perlu disinergikan secara harmonis sehingga terbentuk pola pikir tiada kepentingan politik tanpa membayar pajak.
Aspek pajak memiliki dimensi yang luas pada kondisi perekonomian disuatu negara. Melalui instrumen perpajakan akan dapat diprediksi kapasitas perekonomian yang dapat digapai oleh pemerintah. Pada rentang waktu saat ini sampai dengan 2035, Indonesia mendapatkan bonus demografi dan akan menjadi berkah yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia dan mempunyai tingkat fiskal yang tinggi.
Kita semua tentu paham bahwa sumber daya alam sangat terbatas bahkan sewaktu waktu akan habis maka sumber daya manusia yang mumpuni adalah modal untuk dapat meningkatkan kinerja ekonomi nasional, tetapi sumber daya manusia tersebut perlu di bentuk dengan pendidikan dan pelatihan agar menjadi sumber daya manusia yang terampil. Program pelatihan dan pendidikan nasional memerlukan dana yang besar, instrumen pajak yang akan menyediakan jawaban atas hal ini, maka diperlukan visi dan misi perpajakan yang benar untuk dapat meraih tujuan ini.
Pajak adalah salah satu cara memindahkan sumber daya dari swasta ke sektor publik (masyarakat) disamping dengan cara lain. Pajak diasumsikan sebagai alat fiskal yang sangat produktif untuk mencapai arah ekonomi nasional dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, full employment, stabilisasi, dan juga distribusi pendapatan maupun kekayaan yang lebih adil.
Pajak juga bisa menjadi alat yang tepat dalam meningkatkan tabungan dengan cara mengurangi konsumsi yang tidak diperlukan dan pengeluaran yang sia-sia. Pajak disinyalir dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemberian insentif dalam bekerja, risk taking dan investasi.
RAMAH BISNIS
Begitu pentingnya peran perpajakan dalam suatu negara karena bertujuan mendanai aktivitas negara dalam memenuhi pelayanan pada masyarakat maka seyogyanya capres dan cawapres yang akan bertarung dalam pemilihan umum nanti dapat melontarkan ide-idenya soal tata kelola perpajakan kedepan agar menjadi lebih baik.
Demikian juga dengan praktisi, akademisi, pemikir di bidang perpajakan dapat memberikan dorongan agar para capres dan cawapres bersemangat dalam membuat terobosan di bidang perpajakan dengan inovasi dan ramah bisnis. Pada setiap kampanyenya para capres dan cawapres diharapkan memberikan sumbangan pemikiran soal arah pajak ke depannya.
Saat ini, dana APBN dibiayai oleh sektor pajak sekitar 80% bahkan kedepannya bisa mencapai 90% atau bahkan 100 persen maka visi-misi capres di bidang perpajakan akan sangat menentukan arah kemajuan pembangunan. Maka diperlukan tata kelola di bidang perpajakan agar efektif.
Pertanyaannya mengapa diperlukan tata kelola yang efektif? karena jumlah wajib pajak di Indonesia cukup signifikan. Kurang lebih 70 juta wajib pajak di Indonesia yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak). Sebuah kekuatan besar dari jumlah wajib pajak tersebut sehingga diperlukan tata kelola yang baik untuk dapat menjadi efektif.
Tata kelola dan pemilihan jenis- jenis pajak yang benar akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, visi-misi capres harus tepat dalam menentukan arah kebijakan pajak dan jenis pajak yang dipilih untuk ditingkatkan.
Profesor Benyamin Kneller dari Universitas Aberdeen, Inggris, dalam penelitiannya di 22 negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menjelaskan bahwa kesalahan pemilihan jenis pajak yang akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pemilihan jenis pajak yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
