Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dalam rancangan RAPBN 2024 merancang tiga kementerian terbesar memiliki anggaran di atas Rp100 triliun.
Tiga kementerian dengan anggaran belanja jumbo itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono (Rp146,98 triliun), Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto (Rp135,44 triliun), dan Kepolisian RI yang dipimpin oleh Listyo Sigit Prabowo (Rp114,76 triliun).
Belanja jumbo ini hampir setara 16,23 persen dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446 triliun. Secara kumulatif, dalam postur RAPBN 2024, rencana belanja negara di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo untuk tahun terakhirnya senilai Rp3.304,1 triliun. Lebih besar dari alokasi belanja dalam APBN 2023, senilai Rp3.060 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tahun akhir kepemimpinannya, menargetkan pendapatan negara Rp2.781,3 triliun, naik 12,9 persen dari postur APBN 2023 yang mencapai Rp2.463 triliun. Sedangkan sisanya akan dibiayai melalui utang dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun," paparnya dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).
Keseimbangan primer ditargetkan negatif Rp25,5 triliun, didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB) atau defisit APBN ditargetkan 2,29 persen atau Rp522,8 triliun.
Detail Belanja 3 Kementerian Terbesar dalam RAPBN 2024
Lalu dengan porsi jumbo di atas Rp100 triliun ini, apa saja anggaran yang akan dilaksanakan oleh ketiga kementerian ini?
Baca Juga
Dikutip dari BUKU I RAPBN 2024, Kemenhan membagi pos belanja dalam sejumlah aitem utama seperti Modernisasi persenjataan dan sistem pendukung Rp18,75 triliun, Mabes TNI (Rp10,4 triliun), Mabes TNI AD (Rp56,77 triliun), Mabes TNI AL (Rp23,97 triliun), Mabes TNI AU (Rp18,3 triliun) hingga program riset, industri dan pendidikan tinggi pertahanan (Rp1,35 triliun).
Selanjutnya pada Kementerian PUPR, budget anggaran terbagi untuk dirjen Bina Marga yang mengurus jalan hingga jembatan dalam rupiah murni Rp48,62 triliun, Ditjen Cipta Karya yang terkait dukungan bagi pemukiman (Rp25,89 triliun), Ditjen Sumber Daya Air yang termasuk di dalamnya pembangunan bendungan serta penataan sungai (Rp3,87 triliun), sedangkan Ditjen Perumahan (Rp7,39 triliun).
Lembaga negara berikutnya yang memiliki anggaran jumbo adalah Kepolisian. Pada aparat penegak keamanan sipil ini program modernisasi almatsus dan prasarana Polri mendapatkan usulan pagu terbesar yakni Rp33,9 triliun. Baik dalam bentuk rupiah murni maupun SBSN. Anggaran lainnya diperuntukkan untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Rp19,75 triliun), hingga program dukungan manajemen (Rp50,1 triliun).
