Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus menggencarkan semangat hilirisasi mulai dari nikel dan industri bahan baku lainnya. Upaya hilirisasi industri yang semakin masif dilakukan ini diharapkan dapat berlanjut setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
Harapan tersebut diungkapkan Jokowi dalam agenda Peresmian Pembukaan Rakernas Gamki di Medan, Sabtu (19/8/2023). Dia menuturkan bahwa hilirisasi memiliki nilai tambah yang signifikan lebih tinggi dan menguntungkan negara.
"Pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu meskipun risikonya digugat di WTO [World Trade Organization], ditekan IMF [International Monetary Fund], mungkin ada negara lain yang menekan lagi, jangan mundur!," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (20/8/2023).
Presiden RI ke-7 itu juga menyebutkan, jika ekspor bahan mentah tidak dilakukan dan hilirisasi diabaikan, maka Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Jika kebijakan tersebut tidak berlanjut, Jokowi khawatir Indonesia akan rugi besar.
Sebab, dia bercerita tentang kegagalan Indonesia mendapatkan nilai tambah dari komoditas minyak pada tahun 1970-an. Kemudian, pada tahun 1980-an ketika ada booming komoditas kayu, Indonesia tetap bergeming tidak memanfaatkan momentum tersebut.
"Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi jangan ekspor bahan mentah, nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu," tegasnya.
Baca Juga
Selama dua periode jabatannya sebagai Presiden RI, Jokowi mengaku telah merumuskan strategi dan langkah teknis hilirisasi. Meski tidak mudah, langkah demi langkah perlu dijalani agar Indonesia keluar dari middle income trap.
Hilirisasi menjadi sebuah loncatan yang dinilai mampu membawa Indonesia ke era yang lebih maju. Jokowi kembali mengingatkan bahwa dampak keuntungan dari hilirisasi sangat besar, jika ekspor bahan mentah saja nilainya mencapai US$2,1 miliar atau Rp32 triliun.
"Begitu di hilirisasi di industrialisasi menjadi US$33,8 miliar. Jadi dari Rp32 triliun menjadi Rp510 triliun kurang lebih, lompatannya berapa kali," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkap bahwa ekspor bahan mentah telah dilakukan Indonesia sejak 400 tahun yang lalu sejak zaman VOC. Hal ini perlu dihentikan agar Indonesia mendapatkan keuntungan lebih besar.
Selain royalti pajak yang dapat dinikmati negara dari hasil hilirisasi, Jokowi meyakinkan bahwa masyarakat juga akan memiliki kesempatan dan lapangan kerja dalam negeri yang semakin terbuka lebar.
"Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja pembukaan lapangan kerja ada di negara lain, setelah hilirisasi lapangan kerja terbuka di dalam negeri," pungkasnya.
