Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memastikan implementasi Undang-Undang Antideforestasi Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR) tak akan menjadi ancaman, justru peluang bagi para petani sawit.
Sebagaimana diketahui, kebijakan yang resmi diberlakukan sejak 16 Mei 2023 lalu itu disebut akan menghambat laju komoditas RI untuk masuk ke pasar Eropa. Adapun, 7 komoditas yang dimaksud yakni sapi, kakao, sawit, soya, kayu hingga karet.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo Gulat Manurung mengatakan kebijakan EUDR semestinya menjadi peluang bagi petani untuk menonjolkan keandalan dalam hilirisasi produk sawit.
"Kebijakan EUDR itu seharusnya peluang bukan ancaman bagi petani sawit," kata Gulat saat ditemui Bisnis di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, dia mengakui adanya dampak dari kebijakan EUDR yang mulai terasa di kalangannya namun belum signifikan. Menurut Gulat, cara menjaga pasar komoditas RI yakni dengan hilirisasi dan menjaga pasar yang terikat dengan RI.
"Kalau dampak ada ya pasti, tapi itu kecil cuma 4 juta ton. Tetapi, yang harus dijaga itu jangan nantinya negara-negara pembutuh sawit kita malah menduplikasi peraturan dia [EUDR]," ujarnya.
Baca Juga
Pihaknya cukup optimistis dengan prinsip sustainability yang telah diterapkan para petani mandiri, sehingga nilai dari komoditas yang dihasilkan semakin tinggi.
Di sisi lain, dia juga melihat dari kebijakan EUDR tersebut sebetulnya dapat diselesaikan dengan sederhana. Adapun, keterlibatan para petani sawit dapat menjadi kunci untuk meluluhkan Uni Eropa.
Pasalnya, dia memberikan contoh ketika produk sawit nasional nyaris di banned oleh Eropa pada tahun 2019. Namun, polemik tersebut dapat terselesaikan ketika pertemuan terjadi antara UE dengan para petani sawit mandiri nasional.
"Jadi begitu dilarang mereka, kita petani yang maju kita dorong CPO [Crude Palm Oil] petani," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan EUDR diperkirakan akan berdampak kepada 15-17 juta pekebun dan produk Indonesia senilai US$7 juta.
Selain itu, menurut Airlangga, pemerintah berkeberatan dengan regulasi geolocation, sebab setiap produk nasional telah memiliki basis standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
