Bisnis.com, SEMARANG - Para menteri ekonomi negara-negara Asean mulai menggodok peta jalan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk periode 2025-2035 dan ditargetkan rampung pada 2024.
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, memasuki periode ketiga, yakni 2025-2035, Menteri Ekonomi Asean sudah mulai membahas dan menyusun peta jalan.
“Nggak [bisa] selesai sekarang [pembahasannya]. Karena itu ditargetkan selesai tahun depan dan disepakati [peta jalannya] oleh kepala negara di 2025 untuk 10 tahun ke depan,” kata Djatmiko dalam media briefing 55th pertemuan Menteri Ekonomi Asean ke-55 (55th Asean Economic Ministers’/AEM) di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/8/2023).
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberikan sejumlah catatan untuk MEA. Dia menilai integrasi pekerja nampaknya belum optimal terlihat dari arus migran yang masih didominasi pekerja dengan skill rendah. Sementara itu, kenaikan signifikan justru terjadi pada tenaga kerja asing (TKA) China di Indonesia.
“Idealnya sesama negara Asean perlu saling memprioritaskan arus tenaga kerja yang berkualitas dalam mendorong pembangunan,” kata Bhima kepada Bisnis, Jumat (18/8/2023).
Kemudian, untuk integrasi sistem pembayaran, menurutnya sudah mulai berjalan namun skalanya masih kecil, misalnya melalui Qris.
Baca Juga
Terkait volume perdagangan, Bhima menyebut bahwa sebetulnya volume perdagangan intra Asean cukup potensial, terutama pasca-Covid-19 dan masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Untuk itu, yang perlu menjadi tugas negara anggota Asean adalah integrasi perdagangan dengan mendorong partisipasi UMKM dan e-commerce cross border harus lebih diprioritaskan.
Adapun, untuk MEA 10 tahun ke depan, Bhima berharap adanya kenaikan porsi ekspor UMKM di antara negara Asean, khususnya tujuan pasar Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand.
Selain itu, pengembangan keuangan berkelanjutan dapat difasilitasi oleh kerangka kerja sama Asean dalam mendorong investasi di sektor energi terbarukan dan percepatan pensiun PLTU batu bara.
Qris juga diharapkan dapat diterapkan secara paralel di 10 negara Asean, untuk mempercepat proses pembayaran lintas negara, remitansi, dan keamanan transaksi, serta integrasi rantai pasok industri lebih dominan di Asean, termasuk menangkap potensi relokasi industri dari negara di Asia Timur dan negara barat.
Adapun, MEA merupakan integrasi ekonomi di antara negara-negara Asean yang menerapkan sistem perdagangan bebas. Negara-negara anggota Asean, yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.
MEA 2025 adalah kelanjutan dari MEA 2015 dan bertujuan untuk membuat ekonomi Asean semakin terintegrasi dan kohesif, berdaya saing dan dinamis, peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral, tangguh inklusif, berorientasi serta berpusat pada masyarakat, serta Asean yang global.
