Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti Kementerian Pertahanan, yang dipimpin Prabowo Subianto, khususnya untuk anggaran penegakan hukum serta pertahanan dan keamanan (hankam) yang telah mencapai Rp300 triliun sejak 2021.
Pada konferensi pers usai pidato pengantar Presiden tentang RAPBN 2024 dan Nota Keuangan hari ini, Sri Mulyani menyoroti anggaran hukum dan hankam yang sudah mencapai Rp300 triliun sejak dua tahun yang lalu, utamanya terkait dengan pengadaan alutsista dan kendaran tempur.
"Kalau kita lihat ini sudah Rp300 triliun berturut-turut selama tahun 2021 hingga sekarang, terutama untuk mendukung alutsista dan pengadaan kendaraan tempur, dan untuk pemeliharaan dan perawatan berbagai alutsista yang sudah dibeli," terangnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Adapun, pemerintah tahun ini menetapkan anggaran hukum dan hankam sebesar Rp324,1 triliun. Nilai anggaran tersebut tumbuh 2,3 persen dari tahun sebelumnya.
Anggaran hukum dan hankam 2024, terang Sri Mulyani nantinya akan dialokasikan untuk pengadaan alutsista/almatsus/alpalhankam; pemeliharaan dan perawatannya; serta pengamanan Pemilu 2024 dan IKN berikut kegiatan operasional hukum dan hankam.
Secara terperinci, anggaran modernisasi alutsista yakni bakal digelontorkan untuk pengadaan atau penggantian pesawat udara, pengadaan/pengantian kendaraan tempur, dukungan pengadaan alutsista, serta pemiliharaan dan perawatan KRI, KAL, alpung, dan ranpur/rantis matra laut.
Baca Juga
Anggaran Pemilu 2024
Salah satu pos anggaran hukum dan hankam untuk tahun depan, terang Sri Mulyani, yakni berfokus untuk persiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan di antara kebijakan APBN tahun depan bersama dengan program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.
"Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan Pemilu. Itu Pemilu dari Pilpres, Pileg, dan berbagai dinamika yang diantisipasi," terangnya.
Mantan Pejabat Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa dalam tahapan Pemilu, maka pemerintah turut mendukung Polri dari sisi anggaran guna fungsi pengamanan selama tahapan kontestasi politik.
"Tahun depan juga tahun Pemilu oleh karena itu berbagai belanja untuk mendukung tugas kepolisian dan juga mengingatkan kemampuan pertahanan dan keamanan Indonesia terus kita dukung dengan alokasi Rp324,1 triliun," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa tugas lembaganya yakni untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah agar bisa berjalan secara maksimal.
Termasuk Pemilu, Polri juga harus mengawal agenda keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtimbas) sepanjang 2024.
Sigit juga menyinggung bahwa anggaran yang digelontorkan oleh negara itu digunakan untuk penanganan eskalasi situasi keamanan di Indonesia Timur.
"Juga beberapa kegiatan internasional tentunya juga harus kami masukkan, dan juga kalender kamtibmas harian khususnya terkait dengan kegiatan di wilayah Indonesia Timur dan eskalasinya harus kami jaga," tuturnya.
