Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran sebesar Rp324,1 triliun untuk penegakan hukum serta pertahanan dan keamanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Salah satu alokasi pos anggaran itu untuk keperluan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan salah satu di antara kebijakan APBN tahun depan bersama dan program pengentasan kemiskinan serta yang lainnya.
"Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan Pemilu. Itu Pemilu dari Pilpres, Pileg, dan berbagai dinamika yang diantisipasi," terangnya pada konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Mantan Pejabat Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa dalam tahapan Pemilu, maka pemerintah turut mendukung Polri dari sisi anggaran guna fungsi pengamanan selama tahapan kontestasi politik.
"Tahun depan juga tahun Pemilu oleh karena itu berbagai belanja untuk mendukung tugas kepolisian dan juga mengingatkan kemampuan pertahanan dan keamanan Indonesia terus kita dukung dengan alokasi Rp324,1 triliun," terangnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga memaparkan bahwa pos anggaran tersebut juga bakal dialokasikan untuk pengadaan alutsista dan kendaraan tempur. Anggaran itu juga dialokasikan untuk pemeliharaan dan perawatan berbagai alutsista yang sudah dibeli.
Baca Juga
Adapun secara total, pemerintah menyiapkan belanja pemerintah pusat pada 2024 Rp2.446,5 triliun atau tumbuh 6,5 persen secara tahunan dibandingkan tahun yang lalu.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa tugas lembaganya yakni untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah agar bisa berjalan secara maksimal.
Termasuk Pemilu, Polri juga harus mengawal agenda keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtimbas) sepanjang 2024.
Sigit juga menyinggung bahwa anggaran yang digelontorkan oleh negara itu digunakan untuk penanganan eskalasi situasi keamanan di Indonesia Timur.
"Juga beberapa kegiatan internasional tentunya juga harus kami masukkan, dan juga kalender kamtibmas harian khususnya terkait dengan kegiatan di wilayah Indonesia Timur dan eskalasinya harus kami jaga," tuturnya.
