Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan komposisi anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Anggaran infrastruktur pada 2024 meningkat dari alokasi pada 2023 yakni sebesar Rp392 triliun untuk pelayanan dasar, energi dan pangan, komektivitas, dan TIK.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembelian lahan, Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kesulitan setelah dilakukan restrukturisasi.
"Kita mencadangkan PMN agar BUMN bisa sehat kembali. Ini adalah salah satu komitmen dengan Menteri BUMN dan Pak Basuki terutama untuk BUMN konstruksi dan kami mendukungnya melalui cadangan PMN di dalam mendukung penyehatan dan restrukturisasi mereka," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).
Adapun, anggaran infrastruktur 2024 tumbuh 5,8 persen dibandingkan outlook 2023. Untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp213,7 triliun yang digunakan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, pembangunan IKN, renovasi Stadion, Sarpras pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, belanja non-K/L sebesar Rp20,3 triliun untuk infrastruktur daerah, DOB, dan dukungan KPBU. Belanja TKD sebesar Rp94,8 triliun DAK fisik infrastruktur dan DAU bidang pekerjaan umum.
Baca Juga
Kemmudian, untuk pembiayaan sebesar Rp93,9 triliun untuk PMN kepada BUMN/Lembaga sektor infrastruktur.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebutkan anggaran khusus untuk PSN pada 2024 yakni sebesar Rp45,7 triliun, terutama untuk double track kereta api, bendungan irigasi, dan jalan tol.
Dia memaparkan, untuk pembangunan infrastruktur periode tahun 2015 - 2022 telah dibelanjakan Rp2.778 triliun. Hal ini tercerminkan dari peningkatan jalan tol dari 802 km pada 2015 menjadi 2.687 km pada 2022.
"Jalan umum kenaikannya mungkin tidak dramatis tapi kualitas dari jalannya mungkin Pak Basuki akan menyampaikan," ujarnya.
Tak hanya itu, anggaran infrastruktur dalam periode yang sama juga digunakan untuk meningkatkan jumlah pembangkit listrik sebesar 60 persen, dari 53 giga watt menjadi 81,20 giga watt.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk berbagai pembangunan proyek infrastruktur, termasuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan peran swasta," kata Jokowi dalam pidato penyampaikan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan 2023 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Lebih rinci, Jokowi mengatakan pembangunan masif infrastruktur dapat memperkuat penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas, peningkatan jaringan irigasi melalui bendungan.
Selain itu, guna meningkatkan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta mendukung, proyek-proyek strategis lainnya.
