Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai langkah pemerintah dalam memprioritaskan program biodiesel mengandung unsur ketidakadilan bagi para petani rakyat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan tak sedikit petani sawit yang kesulitan untuk membudidayakan sawit mandiri, apalagi mendirikan pabrik pengolahan sawit.
Padahal, menurut Gulat, peran petani di hilir untuk maju dengan berbagai produk turunan, termasuk dalam bentuk minyak sawit (crude palm oil/CPO) dapat mendorong kesuksesan hilirisasi industri.
"Duit kami yang dikelola dan disalurkan oleh BPDPKS, kenapa kami enggak bisa ambil? Kenapa kalau untuk program biodiesel Rp4 triliun dia langsung kasih, ini ketidakadilan," kata Gulat, Senin (14/8/2023).
Di lapangan, dalam proses hilirisasi industri ini, petani sawit justru gigit jari karena nilai investasi yang cukup besar untuk membangun pabrik yakni dengan minimal modal 30 persen dari total investasi.
Kondisi tersebut cukup sulit dilakukan oleh para petani untuk mengolah secara mandiri produk yang dihasilkannya. Sementara, untuk mengambil dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak dapat dilakukan dengan mudah.
Baca Juga
Tak hanya itu, dia juga menyoroti salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni peremajaan sawit rakyat yang dinilai tidak terlalu signifikan capaiannya.
Dalam catatannya, progres capaian peremajaan sawit hanya mencapai 9 persen pada tahun 2022 dan 14 persen pada tahun 2021. Sejak tahun 2017 dimulai, tercatat peremajaan sawit yang dilakukan mencapai 258.000 hektare dari target 500.000 hektare.
Di sisi lain, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman tak menampik adanya stigma bahwa lembaga mitra pemerintah ini pro kepada pengusaha sawit khususnya yang bergerak di bidang biodiesel.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena memang proporsi dana BPDPKS terbesar saat ini dialokasikan untuk membiayai pengembangan bahan bakar nabati berasal dari sawit dalam bentuk biodiesel.
"Mengapa demikian? Karena program biodiesel ini merupakan program yang sangat penting khususnya untuk keberlanjutan daripada industri sawit," ujarnya.
Pemerintah merancang program prioritas untuk biodiesel dalam rangka menciptakan pasar domestik yang sehat agar penyerapan produksi sawit yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Dalam catatan Bisnis.com, realisasi program biodiesel B35 telah mencapai 5,41 kiloliter (kl) hingga Juni 2023. Adapun, dana yang telah dikucurkan untuk mandatori campuran Solar dengan 35 persen bahan bakar nabati berbasis sawit itu telah mencapai Rp4,04 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
